Jalankan Program Reforma Agraria, Pemerintah Akan Kerjasama dengan MUI

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki mengatakan kerjasama dengan MUI itu mengenai pengembangan ekonomi umat dan keberlangsungan reforma agraria.

BERITA , NASIONAL

Senin, 17 Apr 2017 16:14 WIB

Author

Dwi Reinjani

Jalankan Program Reforma Agraria, Pemerintah Akan Kerjasama dengan MUI

Presiden Joko Widodo dan Kepala Kantor Staf Presiden KSP Teten Masduki di Istana Jakarta, Selasa (21/3/2017). (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Pemerintah berencana menjalin kerjasama dengan ormas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pelaksanaan program reforma agraria.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki mengatakan kerjasama dengan MUI itu mengenai pengembangan ekonomi umat dan keberlangsungan reforma agraria.

Kerjasama itu nanti, kata Teten, akan melahirkan sejumlah kesepakatan seperti pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar terjalin hubungan baik antara sektor swasta dan usaha kecil menengah.

Dalam kerjasama itu, kata Teten, ormas MUI mengusulkan kegiatan pengembangan komoditas di 27 kabupaten. Menanggapi usulan itu, kata Teten, pemerintah masih mendalaminya.

"Pak Presiden juga ingin pihak swasta dilibatkan supaya nanti ada integrasi antara UMKM dengan sektor swasta. Diharapkan nanti terjadi kerjasama yang baik antara sektor UMKM dengan swasta besar," kata Teten di Kementrian Perekonomian, Senin (17/4/2017).

Baca juga:


Rencana kerjasama antara pemerintah dan MUI itu, kata Teten, juga menyangkut reforma agraria yang belum berjalan baik. Proses reforma agraria saat ini baru terlaksanan kurang dari 10 persen, padahal jumlah tanah yang harus segera dibagikan ke masyarakat ada sekitar sembilan juta hektar.

Meski begitu Teten mengatakan pembagian tanah tersebut harus tetap diawasi dengan baik supaya masyarakat yang mendapatkan lahan tidak seenaknya menjual tanah itu.

"Pemberian tanah baik hutan sosial atau lahan program reformasi agraria tidak hanya sekedar bagi-bagi lahan saja. Karena kalau itu tidak dikelola secara produktif, maka tidak menjadi kekuatan ekonomi produktif baru, ya lepas lagi. Dijual dan numpuk lagi di orang kaya. Mau hortikultura atau apa pun, yang penting bisa membawa dampak positif pada ekonomi masyarakat," kata Teten.

Untuk mengantisipas pelepasan lahan dari pembagian itu, kata Teten, maka kelembagaan seperti pesantren penting dilibatkan dalam reforma agraria, agar koperasi-koperasi bisa lebih terarah di bawah naungan pesantren.

Selain lembaga agama, ada juga koperasi masyarakat adat, organisasi petani atau kelembagaan lain yang juga bisa diikut sertakan dalam kerjasama reforma agraria tersebut.

"Kelembagaan pesantren seperti Muhamadyah, MUI dan NU itu bukan satu-satunya. Kelembagaan lain juga penting dilibatkan. Yang jelas bisa membantu percepatan dan menaungi penerima tanah," ujar Teten.

Baca juga:


Rencana pelibatan MUI dalam reforma agraria sudah muncul sejak era Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan pada 2015 lalu. Saat itu Ferry mengatakan akan menggandeng MUI dan ormas keagamaan untuk menyelesaikan masalah fungsi lahan seperti tempat ibadah dan pondok pesantren. Ferry mengatakan tingkat kesadaran masyarakat terhadap aspek legal kepemilikan lahan dan fungsi lahan seperti tempat ibadah dan pondok pesantren masih rendah.
 
Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Perkara Anak Tersangka Kerusuhan 22 Mei Diminta Diselesaikan di Luar Pengadilan