KBR, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan DPR tidak mungkin mengabulkan permintaan dari LSM Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar ada tambahan satu fraksi khusus MUI di DPR.
Fadli Zon mengatakan permintaan itu tidak mungkin dipenuhi karena fraksi merupakan perwakilan partai politik di parlemen.
"Fraksi adalah perpanjangan partai politik. Itupun dengan persyaratan yang diatur Undang-undang Parpol yang memenuhi parliamentary threshold," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (24/7/2017).
Meski begitu, Fadli Zon membuka kemungkinan ada ruang untuk menampung aspirasi dari LSM MUI. Kemungkinan terbesar, kata Fadli, adalah melalui kelompok lobi khusus atau kaukus. Itu pun anggotanya tetap diisi anggota DPR lintas fraksi.
DPR sudah memiliki beberapa kaukus di antaranya Kaukus Pancasila yang fokus pada isu-isu keberagaman dan Kaukus Perempuan yang fokus pada penghapusan kekerasan seksual pada perempuan.
"Kalau melalui Kaukus ya dimungkinkan. Kaukus ini kan anggota yang menginginkan punya pandangan sama terhadap isu tertentu, seperti ada Kaukus Kesehatan, Kaukus Papua dan lain-lain," kata Fadli.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas meminta ada satu fraksi tambahan yang mewakili MUI. Mereka beranggapan produk undang-undang yang dibuat DPR selama ini sering tidak sejalan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Anwar beranggapan kehadiran fraksi MUI ini bisa menambah kualitas pembentukan undang-undang.
Baca juga:
Editor: Agus Luqman
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." 
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” 
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.
"Sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes,"
"Sesuai dengan masukan KPK bahwa importirnya sebaiknya satu saja, jadi tidak ada dua importir. Jadi kemungkinan besar Bio Farma yang akan melakukan importasi." 
"dalam aturan ini industri-industri yang disasar memang yang terdampak Covid-19"
Satgas sendiri sejauh ini telah memberikan lima insinerator kepada 5 provinsi di Indonesia dan membantu pengelolaan limbah di beberapa rumah sakit besar di DKI Jakarta
"Memiliki kapasitas 56,7 juta meter kubik air yang perannya sangat penting dalam pengendalian banjir karena area genangannya mencapai 425 hektare, juga perkuat ketahanan pangan"
"Untuk 63,9 juta untuk masyarakat rentan,"
"Pertama-tama saya tegaskan dulu bahwa KPU tidak ingin bicara diskusi bahwa apakah kemudian undang-undang harus direvisi atau tidak dan sebagainya"
