Aturan Ganjil Genap Saat Mudik, Ini kata Pengamat

“Semisal cuti yang didapatkan pada saat ganjil sedangkan kendaraannya genap bagaimana? Intinya agak susah,”

BERITA , NASIONAL

Sabtu, 15 Apr 2017 11:00 WIB

Author

Dwi Reinjani

Aturan Ganjil Genap Saat Mudik, Ini kata Pengamat

Ilustrasi: Kemacetan di tol Brebes Timur saat mudik 2016. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Pengaturan ganjil genap saat mudik dinilai sulit untuk diterapkan. Kata Darmaningtyas, pengamat transportasi,  aturan tersebut akan berbenturan dengan jatah libur perseorangan.

“Semisal cuti yang didapatkan pada saat ganjil sedangkan kendaraannya genap bagaimana? Intinya agak susah,” ujarnya saat dihubungi KBR, Jumat (04/14)

Ia juga menjelaskan jika memang sistem tersebut tetap dipaksakan, maka akan membuat masyarakat kesulitan dan mengurangi jatah libur yang semestinya. Selain itu  tidak ada kepastian jalur yang dilalui pemudikpun bebas dari macet.

“Bisa dipaksakan tetapi masyarakat akan berkorban lagi, karena jatah libur akan berkurang kalau mengikuti sistem tersebut. Dan lagi tidak ada jaminan kalau tidak macet, contohnya saya bisa nunda sehari keberangkatan asal ada jaminan tidak macet,” ujarnya.

Menurut dia solusi terbaik untuk menghindari macet yang semakin parah saat lebaran adalah dengan memberdayakan transportasi umum. Syaratnya,  transportasi umum di daerah turut diperbaharui, sehingga tidak ada keraguan bagi masyarakat menggunakan.

“Solusi perbanyak transportasi umum yang baik. Misal untuk di daerah disediakan angkutan umum yang layak. Seperti misal bis jarak jauh kan banyak yang nganggur biasanya, ya dimanfaatkan saja,” ujar Darmaningtyas.

Ia juga mengatakan bahwa belum ada pembicaraan terkait sistem tersebut dari Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Kementerian perhubungan sebelumnya masih mengkaji penerapan aturan nomor ganjil-genap saat mudik tersebut. Menteri Perhubungan, Budi Karya   mengatakan tidak mau terburu-buru untuk memutuskan aturan yang menurutnya bisa menurunkan potensi kemacetan.

Ia juga masih ingin mendalami dan mendengarkan pendapat dari pihak lain. Maka dari itu Kemenhub berencana meminta pendapat dari ahli Transportasi, LSM, pemerhati transportasi dan komisi pengawasan persaingan usaha, menurutnya kajian ini diperlukan untuk memastikan para pemudik   tidak  kerepotan.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Presiden Didesak Keluarkan Perppu untuk Batalkan UU KPK

Cek Fakta Top 5 Hoax of The Week 14-20 September 2019

Bangun Sinergi Selamatkan Badak