Share This

50 Ribu Anak TKI di Sabah Malaysia Tak Punya Identitas

"Orang tuanya jelas warga Negara Indonesia, dia punya sijil lahir. Kita juga minta satu syarat saksi, dan juga surat keterangan dari perusahaan tempat dia bekerja,"

BERITA , NASIONAL

Kamis, 27 Apr 2017 13:21 WIB

Ilustrasi: Deportasi TKI melalui Nunukan, Kaltara.


KBR, Nunukan– Konsulat Indonesia di Tawau, Malaysia memperkirakan  lebih  50.000 anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Negara Bagian Sabah tak beridentitas. Konsulat RI di Tawau Malaysia Krisna Djaelani  mengatakan, data tersebut merupakan data  wilayah kerja  meliputi Kota Tawau, Kota Lahat Datu, Kota Sempurna dan Kota Kuna.

Kata dia, anak-anak   tersebut kebanyakan lahir di negeri jiran karena pemerintah Malaysia melarang TKI yang bekerja membawa keluarga mereka. Kebanyakan orang tua mereka merupakan TKI tak berdokumen yang masuk  melalui jalur tikus.

“Peraturan imigrasi maupun tenag kerja  sini tidak membolehkan pekerja asing kasar membawa keluarga. Awalnya datang sendiri,  ketemu jodoh terus menikah dan punya anak di sinikan,” ujar Konsulat RI di Tawau Malaysia Krisna Djaelani, Kamis  (27/04).

Upaya penerbitan dokumen bagi mereka  terbentur tidak adanya dokumen yang dimiliki oleh orang tua, baik dokumen sebagai TKI maupun dokumen pernikahan mereka. Bahkan sebagian besar para orang tua enggan mengurus surat identitas anak mereka yang lahir di Malaysia.

“Orang tuanya jelas warga Negara Indonesia, dia punya sijil (akte) lahir. Kita juga minta satu syarat saksi, dan juga surat keterangan dari perusahaan tempat dia bekerja," ujar Krisna Djaelani.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.