KBR, Jakarta - Keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu menuntut Pemerintah mengumumkan hasil gelar perkara yang dilakukan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Gelar perkara di Bogor, Jawa Barat pada Maret 2016 itu membedah tujuh kasus pelanggaran HAM berat.
Salah satu keluarga korban pelanggaran HAM 1998, Sumarsih menuntut ini lantaran perjalanan yudisial kasus tersebut lamban. "Kalau sudah ada gelar perkara diumumkan dong ke publik. Terutama pada kami keluarga korban. Kalau menurut saya ketika Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan tak lengkap, mumpung pada hidup," kata Sumarsih pada KBR, Rabu (27/4/2016).
Ia juga menilai, selama ini gelagat Kejaksaan Agung seperti enggan meneruskan ke tingkat penyidikan. Namun begitu, ia berharap Kejaksaan Agung mau meneruskan hasil penyelidikan Komnas HAM yang telah rampung sejak 2012 lalu. "Untuk apa gelar perkara tumpukan berkas penyelidikan Komnas HAM, kalau Kejaksaan Agung tidak mau menindaklanjuti berkas itu ke tingkat penyidikan? Selama ini Kejaksaan Agung mencari cara yang tak masuk akal," tambahnya.
Baca: Kumpulan berita mengenai tragedi pasca 65
Ia pun berharap Presiden Jokowi menuntaskan kasus ini melalui jalur yudisial dan nonyudisial. "Kalau menurut kami untuk memutuskan kasus secara yudisial seperti yang diinginkan Jokowi dan nonyudisial, kuncinya ada di Jaksa Agung."
Sejak
2012 silam, Komnas HAM telah menyelesaikan tujuh berkas penyelidikan
kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tujuh kasus itu di antaranya kejahatan HAM pasca 1965, penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, penghilangan
aktivis pada tahun 1997-1998, Trisakti pada 1998, Talangsari pada
1989 dan kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Dari semua berkas itu,
belum satupun yang naik ke tingkat penyidikan. Kejaksaan Agung kerap
berdalih, bukti yang dipunyai Komnas HAM kurang kuat.
Editor: Damar Fery Ardiyan
Besarnya potensi konser taraf internasional datangkan cuan untuk bangsa.
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
Anggaran subsidi pupuk berkurang Rp10 triliun dalam empat tahun terakhir.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan meningkatkan ekosistem industri mobil listrik dengan memaksimalkan sumber daya mineral tanah air.
"Jadi eselon II yang berminat jadi bupati walikota daftar, nanti dites,"
MK beralasan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK untuk menjaga independensi. Saut membantah, karena sejak keluarnya UU Nomor 19/2019, KPU sudah tidak independen. 
"Saya mengatakan bahwa putusan MK memperlihatkan bahwa MK itu sudah bertindak diskriminatif," 
Menteri BUMN Erick Thohir meminta publik untuk bersabar terkait rencana merger sejumlah BUMN karya tersebut.
"Untuk mengejar target 14 persen tahun 2024, kita harus menurunkan stunting sebesar 7,6 persen dalam kurang dari 2 tahun ya"
Mempercepat masa penanaman terutama untuk komoditas padi dengan menggunakan bibit yang lebih tahan kekeringan.
Penyelenggaraan haji tahun ini diharapkan lebih baik dari segi kualitas pelayanan. Pada tahun lalu, Kementerian Agama mengevaluasi sejumlah catatan.
Menteri BUMN Erick Thohir beralasan, kebijakan itu sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan candi sebagai tempat ibadah dan destinasi wisata.
Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut soal kontestasi Pemilu 2024.
