Bagikan:

Ombudsman: Laporan Penyimpangan Peradilan Terbanyak Sepanjang 2014-2016

Anggota Ombudsman, Ninik Rahayu mengatakan penyimpangan terjadi sejak pendaftaran perkara.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 28 Apr 2016 09:56 WIB

Ombudsman: Laporan Penyimpangan Peradilan Terbanyak Sepanjang 2014-2016

Foto: Setneg

KBR, Jakarta- sebanyak 63 persen lebih dari 623 laporan masyarakat sepanjang 2014-2016, ke Ombudsman merupakan kasus penyimpangan di Pengadilan Negeri. Anggota Ombudsman, Ninik Rahayu mengatakan penyimpangan terjadi sejak pendaftaran perkara.

"Dari temuan investigasi itu memang ada penyimpangan prosedur pada pendaftaran perkara sejak awal. Berapa biayanya daftar cerai 10 ribu ya 10 ribu, 100 ribu ya 100 ribu. Seperti kasus di sini angkanya itu bisa melebihi pagu yang ditentukan. Video yang kami temukan adalah harus mendaftar melalui orang ketiga, keempat, kelima. Apalagi kalau ada pembagian harta gono-gini dan soal anak misalnya ini soal perceraian," kata Ninik Rahayu.

Selain itu, Ombudsman juga menyoroti adanya percaloan pemenangan perkara di lembaga peradilan. Hasil investigasi Ombudsman membuktikan tenaga peradilan meminta uang jasa kepada pencari keadilan hingga puluhan juta rupiah. Temuan pelanggaran itu didapatkan dengan metode mystery shopper atau berpura-pura menjadi pengguna pelayanan.

Editor: Sasmito Madrim

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Genjot Investasi untuk Ancaman Resesi

Most Popular / Trending