KBR, Jakarta- Kuasa hukum La Nyalla Mattalitti, Togar Manahan Nero mengklaim pencarian buronan atau red notice yang diajukan oleh Jaksa Agung ke interpol tidak sah. Kata Togar, untuk masuk dalam daftar pencarian, memerlukan beberapa poin seperti ada status tersangka yang sah. Sedangkan menurut dia, ketua umum PSSI itu juga masih dalam proses mengugat penetapannya sebagai tersangka.
"Kan sudah dibilang oleh kepolisian sendiri belum ada red notice itu. Red notice itu ada syaratnya. Saudara La Nyalla ini kan belum sah sebagai tersangka. La Nyalla masih mengajukan pra peradilan, gimana mau diajukan red notice?" ujarnya saat dihubungi KBR, Jumat (04/08/2016).
"Ya memang mengajukan, tetapikan harus lewat interpol. dari minggu lalu sudah mengatakan mengajukan, tetapi kan ada syaratnya untuk red notice itu," jelasnya.
Kata Togar,
kondisi kliennya dalam keadaan sehat. Namun dirinya tidak mengetahui lokasi kliennya sekarang ini. "Sehat-sehat pak La
Nyala, tapi saya tidak tahu sekarang di mana," katanya.
Dia juga
berharap, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mencabut status
tersangka yang ditetapkan Kejati Jawa Timur.
Rencananya, Selasa pekan
depan, PN Surabaya akan memberikan keputusan terkait nasib gugatan pra
peradilan La Nyala Mataliti, "Hari senin masih ada agenda sidang, hari
Selasa pekan depan baru putusan," katanya.
Baca juga:
Jakgung Pastikan Sudah Kirim Permintaan Red Notice La Nyalla Pada Polisi
Editor: Dimas Rizky
"Ini bukan pekerjaan ringan ya, mengizinkan siapa yang boleh dan tidak boleh nonton langsung..."
"Terjadi kenaikan zona risiko tinggi atau zona merah dari 10 kabupaten kota pada minggu lalu, menjadi 11 kabupaten kota di minggu ini,”
"Negara justru salah mengambil langkah-langkah politik. Akar masalah Papua itu kan sudah LIPI temukan, ada empat..."
"Karena vaksin ini tidak hanya menyelesaikan masalah kapasitas vaksin di tingkat nasional, tetapi juga global." 
"Memang kita melihat belum ada tanda-tanda bahwa (pandemi) Covid-19 ini akan berakhir dalam waktu dekat. Sementara pemulihan ekonomi juga belum terasa."
Dua anggota DRPD Jawa Barat periode 2014-2019, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani, diduga menerima suap untuk membantu pengurusan proyek perbaikan jalan di Indramayu.
Unsur pidana dalam pemulihan kerugian negara ini justru bisa diungkap melalui Satgas. Seperti adanya kemungkinan pemalsuan jaminan tanah milik negara, hingga pemalsuan surat kepemilikan dan lain-lain.
"Jadi kalau ditulis angka jadi begini Rp110.454.809.645.467," 
Lonjakan pemesanan mobil baru terjadi setelah pemerintah memberikan relaksasi pajak
"Terdakwa Edhy Prabowo bersama-sama Andreau Misanta Pribadi, Safri, Amiril Mukminin, Ainul Faqih, dan Siswadhi Pranoto Loe telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan"
Jokowi menginginkan agar industri memperkerjakan lebih banyak lagi tenaga kerja
Mereka merupakan kelompok Vila Mutiara yang terafiliasi Jemaah Ansharut Daulah (JAD).
"Kita harapkan dukungan BPOM agar kita punya industri pengembangan vaksin di luar Bio Farma. Ketergantungan terhadap Bio Farma akan menimbulkan masalah kalau kita perlu produksi dalam jumlah besar."
"Penyandang disabilitas harus dapat bantuan. Misal naik ke tangga kan nggak bisa. Harusnya disabilitas yang menggunakan kursi roda mestinya ada fasilitas memudahkan akses orang berkursi roda."
Hingga kini Kepolisian belum memberhentikan dua anggota Polda Metro Jaya itu
IDI meminta tim Vaksin Nusantara untuk memenuhi etika medis dalam pembuatan vaksin
Ada sejumlah syarat yang belum dipenuhi vaksin Nusantara pada tahap uji klinis tahap I 
Ombudsman menilai, PT Pertamina Balongan tidak merespon protes warga terkait bau bensin atau minyak yang menyengat di sekitar kilang minyak sebelum kebakaran terjadi.
Dampak lain yang ditimbulkan siklon Surigae ini adalah hujan ektream dan gelombang tinggi
Pemerintah daerah harus bersiap menyediakan titik-titik evakuasi dan pengungsian, bila bencana tiba-tiba datang.
