Kemendagri: Aturan Pendirian Rumah Ibadah di Aceh Melanggar Ketentuan Pusat

"Nggak boleh (membuat aturan) bertentangan dengan aturan di atasnya. Itu sudah menyalahi aturan," kata Dirjen Politik & Pemerintahan Umum, Kemendagri, Soedarmo.

BERITA | NASIONAL

Selasa, 12 Apr 2016 12:36 WIB

Author

Agus Lukman

Kemendagri: Aturan Pendirian Rumah Ibadah di Aceh Melanggar Ketentuan Pusat

Aturan pendirian rumah ibadah yang beredar di kalangan remaja gereja di Aceh Singkil. (Foto: */Alif/WhatsApp)

KBR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri bakal mengecek beredarnya surat edaran Pemerintah Provinsi Aceh yang mengatur syarat-syarat pendirian rumah ibadah.

Baru-baru ini beredar surat ditanda tangani Sekretaris Daerah Aceh Muzakkar yang menegaskan masih berlakunya Peraturan Gubernur tahun 2007 di era Gubernur Irwandi Yusuf. Foto surat itu beredar di kalangan anak-anak muda gereja di Aceh Singkil, hingga ke lembaga Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk).

Peraturan itu menyebutkan pendirian rumah ibadah harus memenuhi syarat jumlah pengguna atau jemaat sebanyak 150 orang dan mendapat dukungan 120 orang warga sekitar.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri Soedarmo berjanji akan mengevaluasi aturan itu karena melanggar ketentuan pemerintah pusat.

"Itu kan sudah bertentangan dengan Peraturan Bersama Menteri dan perundangan di atasnya. Itu nggak boleh. Itu saja mau dihapus, kok ini ditambah menjadi 150. Itu di Undang-undang Perlindungan Umat Beragama (sedang dirancang drafnya) akan ada pengurangan syarat. Nanti akan saya dievaluasi," kata Soedarmo ketika dihubungi KBR, Selasa (12/4/2016).

Syarat itu dua kali lipat lebih besar dibanding syarat yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Peraturan Bersama hanya mencantumkan syarat pengguna sebanyak 90 orang jemaat dan dukungan 60 orang warga sekitar.

"Saya akan cek ke Kesbangpol Aceh dulu. Tapi, tetap saja nggak boleh (membuat aturan) bertentangan dengan aturan di atasnya. Itu sudah menyalahi aturan," kata Soedarmo.

Informasi yang diperoleh KBR menyebutkan surat tertanggal 4 April itu ditujukan kepada Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil. Surat itu menjelaskan telaah hukum atas persyaratan pendirian rumah ibadah sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 tahun 2007.

Surat itu menegaskan bahwa pendirian rumah ibadah di Aceh harus memenuhi minimal 150 orang pengguna rumah ibadah, dan minimal didukung 120 orang dari masyarakat setempat. Dukungan masyarakat setempat tidak boleh diberikan untuk pendirian rumah ibadah di tempat yang berbeda.

Surat itu kabarnya telah disosialisasikan kepada seluruh denominasi gereja di Aceh Singkil beberapa hari lalu.

Belum diketahui keaslian surat itu. Sekretaris Daerah Aceh Muzakkar tidak bisa dihubungi. Begitu juga dengan Bupati Aceh Singkil Safriadi Manik tidak mengangkat telepon.

Sementara itu beberapa tokoh gereja di Aceh Singkil mengatakan aturan Pergub itu sudah lama keluar, sejak 2007. Namun hingga kini belum ada revisi, meski bertentangan dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

Editor:  Rony Sitanggang
 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 20

Pemerintah akan Evaluasi Peningkatan Serapan Anggaran

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18