KBR, Jakarta- Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi akan mulai memburu putra daerah Maluku yang berpotensi
untuk dididik menjadi calon tenaga kerja di proyek Blok Masela. Kata
Menristekdikti Muhammad Nasir, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan
agar masyarakat Maluku dilibatkan dalam proyek ini.
Menurut Nasir, jeda yang ada sambil menunggu proses pembangunan dimulai, harus segera digunakan mempersiapkan sumber daya manusianya.
"Saat rapat terbatas sama Presiden katanya operasi dimulai 2021. Detail enginering desainnya 2017-2018. Pembangunan berarti 2019 mulai. Kami yang penting mencari putra daerah. Tahap berikutnya Rektor Unpatti menyiapkan laboratorium dan infrastrukturnya," ujar Nasir, Selasa (5/4/2016).
Menurut Nasir, jeda yang ada sambil menunggu proses pembangunan dimulai, harus segera digunakan mempersiapkan sumber daya manusianya.
"Saat rapat terbatas sama Presiden katanya operasi dimulai 2021. Detail enginering desainnya 2017-2018. Pembangunan berarti 2019 mulai. Kami yang penting mencari putra daerah. Tahap berikutnya Rektor Unpatti menyiapkan laboratorium dan infrastrukturnya," ujar Nasir, Selasa (5/4/2016).
Kementeriannya
sudah menggandeng Persatuan Insinyur Indonesia, Universitas Pattimura,
dan Politeknik Ambon. Nantinya, calon tenaga kerja lokal itu akan
disekolahkan untuk menjadi tenaga pembangun dan pengoperasian Blok
Masela di jenjang sarjana, magister, maupun diploma di Unpatti dan
Politeknik Ambon.
Meski begitu Nasir tidak membantah para
lulusan tetap akan bersaing dengan lulusan dari universitas lain. Kata
Nasir, fokus awalnya hanya soal bagaimana meningkatkan kualitas calon
tenaga kerja lokal agar mampu bersaing.
"Di era persaingan ini akan mungkin
terjadi. Oleh karena itu lulusan yang ada harus ditingkatkan
kualitasnya, maka mahasiswa yang ada di Unpatti (Universitas Pattimura)
dibantu dengan ITB, UGM, ITS dan yang lainnya supaya ada kesamaan
kualitas."
Selanjutnya, Kemenristekdikti akan membentuk tim
yang membahas lebih lanjut detail pelaksanaan wacana ini. Hingga saat
ini, mereka belum merinci program studi baru apa saja yang masih
dibutuhkan, dan tambahan infrastruktur yang harus dibangun untuk
memfasilitasi pengajaran. Nasir menargetkan pertengahan tahun ini
rancangan jelas program ini bisa diselesaikan.
Editor: Dimas Rizky
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
