32 Feedloter Didenda KPPU, Asosiasi Sebut KPPU Tak Paham Industri

Menurut Apfindo, tidak ada bukti kuat, para anggotanya memainkan harga dan menahan pasokan seperti yang dikatakan KPPU.

BERITA | NASIONAL

Minggu, 24 Apr 2016 17:36 WIB

Author

Eli Kamilah

32 Feedloter Didenda KPPU, Asosiasi Sebut KPPU Tak Paham Industri

Foto: Antara

KBR, Jakarta- Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) Joni Liano menyebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tak paham industri feedloter atau penggemukan sapi. Hal ini terkait sanksi KPPU yang diberikan kepada 32 perusahaan feedloter karena melakukan kartel.

Menurutnya, tidak ada bukti kuat, para anggotanya memainkan harga dan menahan pasokan seperti yang dikatakan KPPU.

“Mereka (perusahaan-red) akan melakukan permintaan penjelasan lagi kepada KPPU. Kenapa seperti ini, dendanya, dituduh dengan mengatur produksi, bagaimana mengatur produksi, lah aturannya pemerintah harus memproduksi empat bulan,dan produksi itu tidak sama tiap perusahaan,” kata Joni, Minggu (24/4/2016).

Joni menilai sanksi yang diberikan KPPU hanya akan mematikan industri tersebut. “Dia tahu kan itu menghitung dendanya kita ngga tau. Kita kan sudah 25 tahun, dan denda ini kan merusak tatanan yang ada. Apalagi pembiayaan industri ini dari perbankan,” lanjut Joni.

Ia juga membantah jika sejumlah perusahaan yang dimiliki oleh satu keluarga atau memiliki hubungan darah dapat menyuburkan praktek kartel.

“Hubungan saudara akan melakukan kartel kan, saya kira nggak.  Apalagi importasi dibatasi pemerintah, dan itu pun total importasi hanya 20 persen dari total produksi di dalam negeri. Apakah itu bisa mengendalikan harga?,” tambah Joni.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menghukum 32 perusahaan penggemukan sapi (feedloter) lantaran terbukti melakukan praktik kartel. Puluhan perusahaan tersebut dihukum denda dengan total 106 miliar rupiah.

Investigator KPPU Nur Rofiq mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut difasilitasi oleh Asosiasi Produsen Daging dan Feedloter Indonesia (Apfindo) bersepakat menahan pasokan sapi di wilayah Jabodetabek. Akibat hal ini terjadi kenaikan harga yang tidak wajar yang merugikan masyarakat. 

Editor: Sasmito Madrim

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN