KBR, Jakarta - Pasukan teroris Santoso di Poso, Sulawesi Tengah semakin terpojok. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pasukan gabungan TNI-Polri kembali menangkap dua anak buah Santoso. Keduanya menyerahkan diri dan turun gunung karena kekurangan logistik dan kelaparan.
"Saya berikan operasi Tinombala di Poso itu berjalan tambah baik. Kemarin ada tambah 2 yang turun karena kelaparan," ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin, 25 April 2016.
Saat ini diperkirakan anggota kelompok Santoso hanya tersisa 25 orang dan terus tersudut dengan perpanjangan masa operasi Tinombala. "Kita kejar terus," tegasnya.
Sebelumnya, Satgas Tinombala menyebut bakal mengubah strategi pencarian untuk memburu kelompok teroris Santoso. Kapolda Sulawesi Tengah, Rudy Sufahryadi meminta masyarakat bersabar. Selain beratnya medan, Rudy juga mengaku keterbatasan personil menjadi sebab lain belum tertangkapnya Santoso.
Perburuan terhadap Santoso dan kelompoknya ini melibatkan pasukan TNI dan Polri. TNI mengerahkan 1800 prajurit yang terdiri dari Raider, Intai Tempur dan Marinir termasuk pasukan elit Kopasus dan Detasemen Jala Mangkara. Sementara Polri menurunkan 1200 yang terdiri dari Brigadir Mobil dan satuan pendukung lainnya.
Editor: Damar Fery Ardiyan
"Saya pasti sangat senang kalau Perpu itu dikeluarkan, supaya jalan. Pasti mendukung (Perpu). Tetapi saya menteri sekarang."
membangun rumah ibadah justru lebih sulit dibanding membangun diskotik, karena terbentur Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PMB) yang bermasalah
Kementerian ATR harus bisa bedakan antara menghapus dan mengecualikan. Penghapusan dengan pengecualian. Permen yang dirujuk P24-nya Menteri LHK, kita menyebutnya pengecualian, bukan menghapus.
"Khilafah itu kan bisa disalahpahami oleh anak-anak kita. Oleh guru-guru kita juga bisa salah paham kalau tidak dijelaskan secara baik."
"Jika (harta benda) tidak mencukupi, maka terdakwa dipenjara selama 2 tahun,"
"Kita liat dulu urgensinya, apa yg disampaikan pak Mendagri itu. Karena apapun kita itu sudah melakukan pemilihan langsung sudah beberapa kali."
"Semua agama yang disahkan di Indonesia ini semuanya baik, tidak ada yang namanya ajaran agama yang kita sahkan ini melanggar suatu norma- norma.”
"Anggota termohon atau dari Polda Metro Jaya telah melakukan perampasan terhadap barang milik para pemohon."
"Jadi kalau kita bicara efisiensi ya tentu saja itu enggak sesuai. Tapi kalau kita bicara ini hak prerogratif presiden, ya ini hak prerogratif presiden," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Di Indonesia masih banyak ditemukan berbagai produk hukum, baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah lokal, tidak pro-kebebasan beragama dan berkeyakinan."
"Secretary Ross bercerita kepada saya, di sana sekarang kalau ada menteri ingin mengeluarkan satu permen, dia harus mencabut dua permen. Di sini mestinya juga bisa kita lakukan itu," ujar Jokowi.
"Menyampaikan rancangan peraturan KPU, yang salah satunya masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap mantan terpidana korupsi."
Yamitema dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Kani Jaya Sentosa
"Namanya PNS itu kan dia harus terbebas dari paham radikalisme. Oleh karena itu, sebelum masuk (kantor pemerintahan) mereka juga harus ada ujiannya."
"KPU diberi kewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan Pemilu pada Presiden dan DPR. "
"Padahal sebetulnya kita berdoa bukan untuk diri kita, keluarga kita, umat kita, tetapi juga bangsa dan negara. Kalau bicara bangsa ya Indonesia itu penuh dengan keragaman," 
Mabes Polri mengklaim penembakan yang dilakukan tersangka AM terhadap Immawan Randi mahasiswa Haluoleo, Kendari, adalah aksi spontanitas.
"Yang paling kami takutkan adalah 'abuse of power', penyalahgunaan wewenang. Contohnya, hasil pembangunan dari dana desa ini dianggap keberhasilan partai politik A atau B, atau calon tertentu." 
"Jika gugatan ini diteruskan, maka akan menjadi preseden buruk dalam sejarah kebebasan pers Indonesia dan catatan kelam di era pemerintahan Presiden Joko Widodo."
"Kalau komitmen pemerintah jelas, segala tindakan yang melanggar hukum pasti akan mendapat sanksinya."