BERITA

Reforma Agraria Harus Lahan yang Tak Produktif

Reforma Agraria Harus Lahan yang Tak Produktif

KBR, Jakarta - Pemerintah diminta mengkaji lagi terkait pemberian 4,1 juta hektar hutan konversi demi reforma agraria. 

Pemerhati Isu Kehutanan dari Thamrin School of Climate Change and Sustainability Togu Manurung mengatakan, pemerintah harus memperhatikan sejumlah faktor lainnya sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Faktor-faktor itu diantaranya lahan yang sudah tidak produktif, serta kedekatan dengan sumber air.

“Kalau nanti pun dibagikan ini kepada petani marginal haruslah disertai dengan penerbitan sertifikat pemilikan lahan yang dalam kurun waktu 10 tidak boleh di pindah tangankan kepada pihak lain. Kalau tidak, pasti akan terjadi konsentrasi kepemilikan lahan lain oleh pemilik modal” kata Togu. 

“Kembali yang mau ditekankan di situ bahwa food security itu memang sesuatu yang penting dan baik, tetapi dalam rangka mewujudkannya tetap berorientasi kepada lingkungan.” 

Togu Manurung menambahkan, pembukaan lahan pertanian dalam program Reforma Agraria sebaiknya menggunakan absentee land atau kepemilikan lahan yang pemiliknya bertempat tinggal di luar wilayah pertanian. 

Hal ini dianggap lebih baik untuk mencegah bencana ekologis yang sebelumnya pernah terjadi saat pembukaan satu juta hektar lahan gambut untuk sawah di Kalimantan Tengah.

Editor: antonius Eko 

 

  • reformasi agraria
  • hutan

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!