Idrus Marham: Keputusan Menteri Yasonna Tak Sah

Idrus diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Menkumham Yasonna Laoly.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 30 Apr 2015 13:17 WIB

Author

Ade Irmansyah

Idrus Marham: Keputusan Menteri Yasonna Tak Sah

Sekjen Partai Golkar versi Munas Bali Idrus Marham (kiri) bersalaman dengan Ketua DPR Setya Novanto (tengah) yang didampingi Wakil Ketua Fadli Zon (kanan) sebelum menyerahkan surat mahkamah partai di

KBR, Jakarta - Sekjen Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham memenuhi panggilan Bareskrim Polri hari ini. Idrus diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Menkumham Yasonna Laoly. Kasus itu berawal dari laporan anak buahnya di partai Golkar, John Kennedy Aziz dan Ridwan Bae pada 13 Maret lalu. Menurut Idrus, laporan itu dilayangkan terkait putusan Yasonna yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Kata dia, sejumlah dokumen telah disiapkan untuk mendukung keterangannya.

“Saya diundang sebagai Sekjen DPP Partai Golkar baik Riau maupun hasil Bali untuk memberikan keterangan sebagai saksi terhadap apa yang dilaporkan oleh saudara John Kenedy itu, terutama adanya surat keputusan Menteri Hukum Dan Ham pada tanggal 23 Maret 2015 tentang pengesahan pendaftaran kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol dan tentu saya akan memberikan keterangan sebagai saksi mengenai hal-hal yang saya tahu tentang masalah itu,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Kamis (30/4/2015).

Sekjen Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham menambahkan, Menkumham Yasonna Laoly dinilai tidak memiliki dasar dalam menerbitkan surat pengesahan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas di Ancol. Pasalnya, Mahkamah Partai sama sekali tidak memutuskan memenangkan salah satu kubu. Dia optimistis, penyidik Bareskrim Polri akan bekerja objektif dan independen dalam menangani kasus ini. 

Editor: Quinawaty Pasaribu

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN

Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme