Panitera Mogok Tuntut Kenaikan Tunjangan, MA Minta Bersabar

KBR68H, Jakarta

NASIONAL

Rabu, 16 Apr 2014 21:53 WIB

Author

Erric Permana

Panitera Mogok Tuntut Kenaikan Tunjangan, MA Minta Bersabar

ma, tunjangan panitera, panitera

KBR68H, Jakarta – Mahkamah Agung meminta panitera pengganti pengadilan untuk bersabar dan tidak menggelar aksi mogok untuk menuntut kenaikan tunjangan. Juru Bicara Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur mengatakan, proses penaikan tunjangan untuk panitera pengganti saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Kata dia, usulan penaikan tunjangan telah disetujui Kementerian Keuangan pada 15 Februari lalu. Sementara pada 24 Februari mendatang, Mahkamah Agung akan melakukan pertemuan terkait teknis pembayaran tunjangan tersebut. Dia berharap dalam waktu dekat segera

“Sebenarnya bukan seluruhnya (Panitera Mogok –red) ternyata hanya beberapa pengadilan ssaja. Sehingga diingatkan oleh Ketua Mahkamah Agung melalui Dirjen. Yah Artinya sabar saja, Mahkamah Agung kan berkali-kali melakukan rapat untuk kenaikan remunerasi kan tidak mudah. Lebih dari 6000 pegawai itu kan tidak mudah, jadi dalam waktu dekat akan dibayarkan terhitung dari Januari,”ujar RIdwan saat dihubungi KBR68H (16/4).

Pada hari ini, panitera pengganti di sejumlah daerah di Indonesia menggelar aksi mogok. Mereka menuntut Mahkamah Agung merevisi tunjangan karena sejak 2010 lalu tidak diperbarui. Menurut mereka, beban kerja dan tanggung jawab panitera dan hakim sama beratnya dalam menangani perkara persidangan. Akibat aksi mogok ini persidangan sempat terganggu di sejumlah daerah, di antaranya PN Surabaya dan PN Medan.

Editor: Nanda Hidayat

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN

Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme