KBR68H, Jakarta - Setiap tahun pemerintah pusat menggelontorkan Rp 600 triliun ke tiap daerah. Namun dana sebesar itu belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan di daerah.
Padahal dana itu sudah dilengkapi dengan 34 penyerahan kewenangan berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, tambang, sejumlah jenis pungutan pajak dan lain-lain.
Kementerian Dalam Negeri mengakui ada kemunduran dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini terlihat dari indeks pembangunan manusia yang tidak meningkat secara signifikan, malah ada kecenderungan turun. Lalu tingkat kematian bayi di banyak tempat naik. Masalah air minum juga belum teratasi
Kementerian Dalam Negeri kini berusaha menata kembali mekanisme pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk saat memilih kepala daerah, agar efisien tapi tak menghilangkan unsur demokrasi.
Sejalan dengan peringatan HUT Otonomi Daerah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan daerah agar pemilu parlemen dan pemilu kepala daerah dilakukan serius untuk menghasilkan pemerintahan daerah yang baik agar bisa menghasilkan tata kelola yang baik.
Selama ini, menurut Gamawan, tata kelola daerah masih buruk karena besarnya kepentingan politik. Mendagri mencontohkan sering terjadinya bongkar pasang pejabat-pejabat teknis di daerah oleh kepala daerah sebagai salah satu bentuk dampak pilkada yang penuh kepentingan politik. Akibatnya pejabat teknis tidak profesional.
“Aparat daerah kan tidak boleh terlibat politik praktis, tapi yang terjadi sebaliknya,” kata Gamawan
Kepentingan politik juga menyebabkan tersedotnya dana untuk daerah untuk kepentingan penguasa.
Sementara, Direktur Jendral Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menyebut Pembangunan dan pelayanan publik di daerah semakin tidak kebagian jatah dana, karena di banyak daerah alokasi APBD justru digunakan untuk membayar gaji pegawai.
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
