DPR: Pemerintah Harus Pertegas Aturan Soal Satelit Bagi Perbankan

"Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar Aziz meminta pemerintah mempertegas aturan soal rencana Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengorbitkan satelitnya sendiri pada 2015 mendatang."

KBR68H, Jakarta- Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar Aziz meminta pemerintah mempertegas aturan soal rencana Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengorbitkan satelitnya sendiri pada 2015 mendatang.

Pasalnya ia mengaku, belum mengetahui apakah ada aturan dari Pemerintah yang membolehkan perbankan mengoperasikan satelit. Selain itu kata dia, penegasan aturan itu juga untuk mengetahui apakah pengorbitan satelit ini masuk dalam bisnis inti BRI atau tidak.

"Apakah tujuannya? Kalau tujuannya financial inclusion yang membolehkan. Yang strategi perbankan yang kita desak kan supaya bank itu tidak hanya dinikmati oleh konglomerat saja tapi rakyat kecil. Kalau misalnya itu menunjang dan cost benefitnya (manfaat biaya-red) lebih baik, saya kira saya dukung," katanya kepada KBR68H, Selasa (29/4).

Sebelumnya,  BRI berencana mengorbitkan satelit sendiri, yakni BRI Satelit (BRI-sat) pada 1 September 2015. Direktur Utama BRI Sofyan Basir mengatakan, fungsi satelit BRI tidak hanya untuk menunjang jaringan kerja BRI di seluruh Indonesia.

Menurutnya sebagian jaringan satelit akan dipakai untuk jaringan kerja Pemerintah. BRI bersama perusahaan asal Amerika Serikat dan perusahaan asal Prancis telah menandatangani perjanjian kerjasama proyek peluncuran satelit BRI kemarin.

Editor: Dimas Rizky

• satelit
• BRI
• keungan
• perbankan