KBR68H, Jakarta - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla di Tapanuli, Sumatera Utara diperkirakan mampu menghemat biaya subsidi listrik lebih dari Rp 9,8 miliar perhari.
Wakil Presiden Boediono mengatakan, selain menghemat subsidi, listrik dari panas bumi juga mampu mengurangi emisi karena lebih ramah lingkungan.
“Sarulla ini telah disepakati 6,79 sen US dolar pe kwh, sangat murah. Kalau dalam hitung-hitungan saya, bisa menghemat subsidi listrik Rp 4 triliun pertahun. Dari segi non keuangan bisa menghemat atau mengurangi emisi CO2. Ini sangat penting, kontribusi kita dalam pemanasan global dalam dunia internasional. Kira-kira 1 juta ton CO2 pertahun bisa dikurangi,” kata Boediono di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (11/04).
Proyek PLTP Sarulla di Tapanuli Sumatera Utara merupakan pembangkit listrik dengan nilai investasi sekitar 1,5 miliar US dolar atau sekitar Rp 14,5 triliun. Proyek PLTP tersebutsempat dihentikan tahun 1997 akibat krisis ekonomi dan mulai berjalan lagi sejak tahun 2003. Proyek ini diperkirakan bakal beroperasi pada 2016 mendatang.
Wapres: PLTP Sarulla Hemat Subsidi Listrik 9 Miliar Per Hari
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla di Tapanuli, Sumatera Utara diperkirakan mampu menghemat biaya subsidi listrik lebih dari Rp 9,8 miliar perhari.
Kamis, 11 Apr 2013 14:43 WIB
Wapres, PLTP Sarulla
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Pakar: Gugatan BPN Sulit Dibuktikan ke MK
"Argumen kualitatifnya itu cukup dominan."Rencana Rekonsiliasi dengan Prabowo, Jokowi: Bisa Naik Kuda atau MRT
Pertemuan ini penting untuk mendinginkan suasana pasca-Pemilu.Menteri Kominfo Mulai Blokir Iklan Rokok Online
Kominfo mulai melakukan "take down" terhadap akun atau konten iklan rokok di internet. Berbeda dengan langkah pemerintah Australia, yang sekedar menerapkan pembatasan ketat.Pesan Jokowi: Hormati Proses Hukum di MK
Sampaikan apresiasi juga ke pasangan Prabowo-Sandiaga karena ajukan sengketa Pemilu ke MK. Masyarakat Diminta Percaya Integritas Mahkamah Konstitusi
Hakim MK diyakini tak akan terpengaruh oleh tekanan atau aksi massa dalam memutuskan gugatan. KPU: Kami Sudah Siapkan Jawaban untuk Persidangan Sengketa Pilpres di MK
Meminta semua pihak bisa menghormati apapun yang terjadi di persidangan.Polisi Pastikan Pengamanan Sidang MK Tak Gunakan Senjata Api
Larangan penggunaan senjata api dalam pengamanan sidang merupakan perintah langsung dari Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Menhub Janji Kembangkan Angkutan Massal Bus dan Kereta
Menhub Budi Karya berjanji meningkatkan anggaran untuk bus dan kereta mulai tahun depan.Pakar Tata Negara: Berat Kalau Diskualifikasi Paslon 01
Pengajuan syarat formil dan materiil juga dianggap salah alamat. Wiranto Yakin Sidang Sengketa Pemilu di MK Aman
Jika pendukung Prabowo tak datangi MK. Besok Medan Merdeka Barat Ditutup, MK: Bukan Membatasi Akses Publik
Kepolisian akan mengerahkan 12 ribu personel gabungan dari TNI dan Polri untuk berjaga di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi dan beberapa titik rawan di Jakarta.Sidang Perdana Gugatan Sengketa Pemilu, BPN dan TKN Sama-sama Siap
Prabowo-Sandiaga hadir, Jokowi-Ma'ruf tidak. Gaji ke-13 PNS Cair 1 Juli 2019
Berbarengan dengan gaji bulanan PNS.Ini Dia 9 Hakim MK Penyidang Sengketa Pilpres
Mulai dari pemeran figuran, juga pakar 'yuridis romantis'. Menteri ESDM: B30 Tekan Impor BBM
Bisa menekan impor minyak 5 hingga 6 tahun mendatang. YLKI: Iklan Rokok Online Layak Diblokir
Karena bisa dibuka oleh siapapun dan kapanpun, tanpa kontrol dan batas waktu.ICJR: Pemerintah Tak Bisa Sembarang Batasi Medsos, Ada Syaratnya
Syarat pembatasan hak asasi diatur dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.Britania Raya Beri Indonesia Rp20 Miliar untuk Reformasi Kebijakan Ekonomi
Indonesia juga akan diberi bantuan teknis berupa informasi, pelatihan, pendidikan, seminar, dan lain sebagainya.Pasca-Aksi 22 Mei, Istana: Jangan Sebut Tim Mawar Lagi
Karena sudah dibubarkan dan tak ada lagi di institusi TNI. Pemerintah Kebut Penetapan 6,53 Juta Hektar Hutan Adat
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, 472 ribu hektar lahan hutan masuk dalam peta indikatif hutan adat
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Perdana, Perselisihan Hasil Pemilu
10 Tahun UU Narkotika: Seperti Apa Implementasinya?
Sidang Perdana Sengketa Pemilu
Cek Fakta: Misleading Content KPU Panik
What's Up Indonesia