NASIONAL

Politik Perbukuan Indonesia Tak Jelas

"Pemerintah dituding tak mendukung politik perbukuan sehingga buku-buku yang terbit tak mampu memberikan pencerahan pada masyarakat. Direktur Penerbit Komunitas Bambu, JJ Rizal mengatakan, sejak 1980-an sudah tak ada lagi politik perbukuan yang jelas."

KBR68H, Jakarta - Pemerintah dituding tak mendukung politik perbukuan sehingga buku-buku yang terbit tak mampu memberikan pencerahan pada masyarakat. Direktur Penerbit Komunitas Bambu, JJ Rizal mengatakan, sejak 1980-an sudah tak ada lagi politik perbukuan yang jelas.

Dia mencontohkan, dulu IKAPI bisa berjuang agar penerbit-penerbit mendapatkan pasokan kertas khusus untuk penerbit yang disubsidi pemerintah. Tapi sekarang tidak berlaku padahal bahan pokok buku itu kertas.

“Dari mayoritas pendiri bangsa ini memperlihatkan sikap yang kuat terhadap buku, sekarang saya sukar sekali menemukan orang yang punya sikap yang kuat terhadap buku,” tambahnya.

Rizal menambahkan, saat ini sulit menemukan buku yang berkualitas karena toko buku sudah disetir oleh kepentingan ekonomi dan pasar. Hal ini bisa menyebabkan peradaban Indonesia jalan di tempat.

“Bisa kita lihat dari merebaknya buku-buku yang mungkin kita tidak bisa anggap sebagai buku, redaksi semakin kompromis karena orientasinya pasar bukan lagi pengetahuan, visi perbukuan kita jadi hilang juga,” kata Rizal.

Kondisi ini juga mengakibatkan harga buku di Indonesia kian mahal. Menurut Rizal, semua hal yang terkait dengan buku dikenakan pajak mulai dari bahan pokok kertas, penulis, sampai  toko buku juga kena pajak jual beli.

“Sebenarnya buku-buku yang bermutu justru sangat penting, tapi kenyataannya kita sukar menemukan itu. Karena kalau kita bicara buku yang bermutu orang akan berpikir tidak laku, disitulah politik perbukuan menjadi penting. Pemerintah harus mengambil sikap untuk mendukung penerbitan buku-buku yang menurut saya mampu mengantarkan kita pada pencerahan, tapi kenyataannya dibiarkan saja bersaing.”         

• hari buku
• politik perbukuan
• Indonesia