KBR, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bakal mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.
Putusan PN Jakarta Pusat tersebut memenangkan gugatan Partai Prima yang merasa dirugikan lantaran tak lolos verifikasi administrasi partai politik.
Rencana banding KPU ini disampaikan Koordinator Divisi Teknik Penyelenggaraan Pemilu KPU, Idham Holik.
"Ketua KPU Republik Indonesia menyampaikan ke media bahwa KPU akan melakukan banding," kata Idham kepada KBR, Kamis (2/3/2023).
Baca juga:
- PN Jakpus Perintahkan KPU Hentikan Tahapan Pemilu 2024
- KSP: Pemerintah Hormati Putusan PN Jakpus soal Perintah Penundaan Pemilu 2024
Idham Holik menyatakan, dalam peraturan penyelenggaraan pemilu tidak mengatur penundaan pemilu.
Ia merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa hanya mengatur pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
Idham menegaskan bahwa KPU menolak putusan PN Jakarta Pusat tersebut lantaran dianggap melanggar konstitusi.
"Amanah penyelenggaraan pemilu di setiap 5 tahunnya ini tidak hanya amanah undang-undang. Dalam hal ini pasal 167 ayat 1 undang-undang 7 tahun 2017. Tetapi ini adalah amanat konstitusi dalam hal ini bab 7 pasal 22e ayat 1 undang-undang 1945. Kita ketahui bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Selanjutnya di dalam undang-undang itu tidak ada penundaan pemilu," katanya.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024.
Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat KPU.
“Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan tujuh hari,” seperti dikutip dari salinan putusan, Kamis, (2/3/2023).
Editor: Agus Luqman