KBR, Jakarta- Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) mengklarifikasi terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan untuk KPU tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan memulai tahapan pemilu dari awal lebih kurang dua tahun empat bulan. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Prima, Mangapul Silalahi mengatakan partainya tidak ingin menunda pemilu 2024 seperti yang ramai di media massa. Namun lebih kepada penghentian proses tahapan pemilu sesuai dengan putusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
“Ini bukan masuk sengketa pemilu, ini masuk kepada perbuatan melawan hukum. Apa perbuatan melawan hukum? Ada putusan lembaga negara, Bawaslu, tidak dilakukan oleh lembaga negara itu perbuatan melawan hukum negara namanya. Terus apa yang keliru dari Prima? Enggak ada urusannya sama penundaan pemilu, perpanjangan pemilu, enggak ada urusannya soal itu,” kata Mangapul Silalahi saat Konferensi Pers Prima di Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2023).
Dia pun menegaskan agar pihak lain jangan terlalu banyak beropini terkait perkara Prima dengan KPU selaku tergugat. Mangapul mempersilakan bila tak menerima putusan tersebut untuk ditempuh melalui jalur hukum.
Dia menegaskan keinginan partai hanya agar bisa ikut Pemilu 2024.
“Hari ini seantero republik geger. Banyak opini ada professor hukum, segala macam, saya mau katakan ini belum putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jangan beropini, KPU itu punya tim hukum silakan ajukan di memori banding. Artinya bahwa hak hukum diberikan juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap KPU,” kata Mangapul Silalahi.
Baca juga:
- Sidang Perdana, Anggota KPU Bantah Intimidasi
- KSP: Pemerintah Hormati Putusan PN Jakpus soal Perintah Penundaan Pemilu 2024
Dalam sidang putusan Rabu (01/03/23), Majelis Hakim PN Jakpus menyatakan menerima gugatan Prima untuk seluruhnya. Majelis hakim memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang dua tahun empat bulan.
Selain tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu, KPU juga diminta membayar ganti rugi 500 juta rupiah kepada Prima.
Prima menggugat KPU karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai parpol peserta pemilu.
Putusan ini ditetapkan oleh hakim ketua T Oyong serta dua hakim anggota Bakri dan Dominggus Silaban.
Editor: Rony Sitanggang
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
