KBR, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai masalah politik uang saat kontestasi pemilu tak cukup hanya diatasi melalui hukum melainkan juga harus melalui pendekatan kultural.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan bahaya gerakan politik uang mesti disosialisasikan ke setiap daerah. Karena itu, rayuan memilih calon lewat iming-iming pembagian amplop maupun janji lain harus ditolak masyarakat.
“Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,” ucap Hasyim Asy’ari saat Kuliah Umum Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, Selasa (28/3/2023).
Hasyim mengatakan gerakan tolak politik uang di kampung-kampung menjadi upaya awal menangkal politik uang sekaligus menyadarkan kader partai bahwa tak semua bisa dirayu dengan uang.
Baca juga:
- Pemilu 2024, Politik Identitas dan Ancaman bagi Keberagaman
- Identitas Masih Jadi Variabel Memilih Calon Pemimpin atau Wakil Rakyat
Hasyim ikut mengingatkan bahwa pemberi maupun penerima uang dalam transaksi jual beli suara ada ancaman pidananya.
"Ancaman pidana dan denda lantaran melakukan politik uang tertera dalam Pasal 523 ayat (1) hingga (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu," tuturnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 menjadi hari dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
Editor: Resky Novianto
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
