KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerbitkan surat tugas pemeriksaan terhadap Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, pada Kamis (02/02/2023). Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, Lembaga Antirasuah sudah mendeteksi ada kejanggalan terhadap harta Eko.
Eko akan diperiksa KPK untuk dimintai klarifikasi terkait hartanya.
"Terkait dengan saudara ED memang belum kita verifikasi karena sistem bilang ada yang salah. Ada yang aneh dari angkanya, kita sebutlah outliers. Ini di KPK, kita putuskan saudara ED akan langsung diputuskan pemeriksaan terhadap LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Pemeriksaan yang dimaksud biasanya kita kumpulkan semua data pendukung, jadi KPK terhubung secara elektronik dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional-red)," ucap Pahala dalam siaran pers daring bersama Kementerian Keuangan, Rabu (01/03/2023).
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menambahkan, pemanggilan pemeriksaan itu tidak punya daya paksa maupun sanksi terhadap yang bersangkutan. Karenanya, butuh dukungan dari instansi asal yang bersangkutan untuk turut memerintahkan agar kooperatif. Ia menegaskan, pengisian LHKPN juga tidak berimplikasi pada sanksi pidana.
Menurut Pahala, bagi wajib lapor LHKPN yang masuk kategori tidak melapor, melapor tidak benar, dan melapor dengan asal harta tidak benar hanya dijatuhi sanksi administrasi oleh atasan di asal instansi yang bersangkutan.
"Oleh karena itu, ada keterbatasannya LHKPN. Jika atasannya tidak tertarik, tidak melapor juga tidak diapa-apakan. Atau kalau yang bersangkutan tidak melapor sertifikat lima di sana dan di sini, dia datang ke KPK, 'saya koreksi deh pak laporannya' itu boleh. Tidak seperti pajak, kalau tidak benar dikasih sanksi," jelas Pahala.
Oleh karena itu, ia berharap RUU Perampasan Aset dapat mengatur sanksi pelanggaran pengisian LHKPN.
Baca juga:
- Belasan Ribu Pegawai Kemenkeu Belum Lapor Harta kekayaan, DPR Khawatir Kepercayaan Wajib Pajak Turun
- Menkeu: Gaya Hidup Mewah Pejabat Turunkan Kepercayaan Publik
Pahala menyebut, model pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara biasanya meliputi penelusuran aset atas nama wajib lapor LHKPN, istri maupun anaknya. Kata dia, jika aset atas nama orang lain maka akan lebih menyulitkan untuk pelacakan aset.
Pengumpulan data terkait aset penyelenggara negara meliputi data perbankan, asuransi, hingga kepemilikan tanah. Penelusuran itu bertujuan untuk mendeteksi harta yang tidak dilaporkan.
Dalam kasus ini, Eko Darmanto telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta. Pencopotan itu imbas pamer gaya hidup mewah yang turut disoroti masyarakat usai kasus eks-pejabat Ditjen Pajak Rafael Trisambodo mencuat. Berdasarkan LHKPN Desember 2021, Eko mencatat kekayaan senilai lebih Rp12 miliar dan utang sebanyak Rp9 miliar.
Editor: Rony Sitanggang
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
