NASIONAL

KontraS Desak Presiden Jokowi Tegur Kepala BIN

"Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara."

KBR, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan sebagai hal yang tak netral dan berdampak buruk.

Pernyataan yang dimaksud ketika Budi Gunawan mengatakan aura Presiden Joko Widodo pindah ke Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Perkataan itu muncul saat peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Selasa, 21 Maret lalu.

Pernyataan tersebut menuai atensi publik sebab, selain Budi adalah pejabat negara, momennya pas jelang pemilu 2024 dan Prabowo merupakan bakal calon presiden.

Peneliti KontraS, Rozy Brilian mengatakan meski tak eksplisit mendukung Prabowo, namun apa yang dikatakan Budi bisa memunculkan persepsi publik jika dia memberi dukungan kepadanya. Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

“Kami khawatir itu dianggap sebagai instruksi nantinya, di bawah nanti mendayagunakan segala macam kekuatan, segala macam otoritas kewenangan dan lain sebagainya untuk membuat suatu benefit politik buat Prabowo sebagaimana disebut oleh Budi Gunawan itu. Jadi tentu itu akan sangat berbahaya berimplikasi pada ketidaknetralan aparat di lapangan,” kata Rozy saat dihubungi KBR, Jumat (24/3/2023).

Baca juga:

- Jokowi: Pesawat Super Hercules Sangat Canggih

- Jokowi Perintahkan Menhan Gerak Cepat Memetakan Informasi Intelijen

Rozy menambahkan semestinya Budi Gunawan bisa bijak melontarkan pernyataan melihat dirinya sebagai pejabat negara. Meski itu hanya candaan, namun posisi dirinya sebagai representasi dari BIN tetap mesti dijaga netralitasnya. Oleh sebab itu, pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo untuk menegur Kepala BIN, Budi Gunawan.

Editor: Fadli

• Budi Gunawan
• Presiden Jokowi
• Prabowo Subianto
• BIN
• Kepala BIN