KBR, Jakarta- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan dana Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) harus bisa dimanfaatkan oleh dinas di daerah. Kata dia, dana lingkungan Rp15 triliun yang telah dialokasikan di BPDLH bisa digunakan dinas lingkungan hidup daerah untuk menjalankan programnya masing-masing.
"Biasanya dinas lingkungan hidup itu dapat dananya paling kecil, benar tidak? Masih kecil nggak? Terus ketawa deh. Di dalam aturannya itu disebut sumber dana itu APBN, APBD, atau dana lain. Sekarang harusnya nggak boleh pusing lagi, soalnya kenapa, karena kita sudah punya BPDLH. BPDLH keren, kerjanya erat bersama KLHK," kata Siti dalam Acara Rapat Kerja Teknis Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2023 yang disiarkan secara daring, Rabu (1/3/2023).
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, BPDLH merupakan badan yang menyiapkan dana lingkungan untuk keperluan lingkungan hidup di daerah. Dana tersebut, kata dia, bisa digunakan jika daerah mengajukan konsep atau small grand menyangkut kepentingan bagi lingkungan.
"Small Grand itu kalau kita artinya mengurus misalnya pemberdayaan masyarakat, proklim (program kampung iklim), itu termasuk kemudian investasi. Apabila misalnya mau alat-alat untuk mengurangi pencemaran atau seperti itu, dan yang ketiga untuk capacity buliding," tutur Siti.
Baca juga:
- WALHI: Banyak Solusi Palsu untuk Penerapan Energi Hijau
- PLTS Atap Makin Diminati Rumah Tangga, Tapi Ada Pembatasan Pemasangan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan dana Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dialokasikan pada kegiatan-kegiatan nyata yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Menurut Presiden, banyak aktivitas lingkungan hidup yang harus dikerjakan, mulai dari urusan sampah, konservasi fauna, konservasi flora, rehabilitasi hutan mangrove, rehabilitasi hutan hujan tropis, hingga rehabilitasi lahan gambut."Saya minta untuk konsentrasi saja di dua hal ini terlebih dahulu. Baru setelah ini selesai baru masuk ke tahapan berikutnya, hal lain yang menjadi problem besar kita juga," ujar Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Editor: Rony Sitanggang
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
