NASIONAL

Jokowi Perintahkan Jajaran Cek Masalah Penyerapan Beras oleh Bulog

"Jokowi menginstruksikan jajarannya memastikan suplai beras di seluruh tanah air berada pada kondisi normal."

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo memerintahkan kementerian lembaga terkait mengecek persoalan penyerapan beras oleh Perum Bulog.

Perintah ini disampaikan Jokowi saat meninjau Gudang Bulog Batangase di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis, 30 Maret 2023.

Jokowi menginstruksikan jajarannya memastikan suplai beras di seluruh tanah air berada pada kondisi normal.

“Ini tadi yang baru akan kita cari, provinsi mana dan kenapa? Sehingga kita harapkan stok di semua provinsi, persediaan beras di semua provinsi itu pada kondisi yang normal,” ujarnya.

Serapan Beras Menurun

Jokowi menyebut penyerapan beras oleh Bulog pada tahun ini menurun cukup drastis dibandingkan tahun lalu, khususnya di Sulawesi Selatan.

“Memang ada penurunan yang lumayan drastis. Biasanya Maret itu sampai 40 ribu, 50 ribu, ini baru pada bulan yang sama baru 6 ribu ton,” ujar presiden.

Jokowi menambahkan, penyerapan beras oleh Bulog belum maksimal lantaran masa panen raya di Sulsel belum usai.

“Beberapa kabupaten di sini memang baru pada proses panen raya seperti tadi di Maros dan kemudian nanti di Sidrap. Tapi, apa pun harus kita antisipasi, bukan untuk Sulawesi Selatan, tapi provinsi-provinsi yang lain,” ujarnya.

2,4 Juta Ton

Presiden mengatakan sejak tiga bulan yang lalu telah memerintahkan Bulog untuk menyerap hasil panen petani sebanyak 2,4 juta ton.

“Kita lihat ini masih panen raya, tapi yang saya lihat kemarin di pasar di Maros sudah turun lebih Rp10.500, saya kira baik, tapi di wilayah yang lain masih lumayan tinggi,” tandasnya.

Kritik terhadap Bulog

Sebelumnya, sejumlah pihak mengkritik kinerja Bulog dalam menyerap beras dan gabah petani. Kritik itu salah satunya disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih.

Henry menilai, kinerja Badan Urusan Logistik (Bulog) lemah dalam menjaga pasokan beras dalam negeri. Akibatnya, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) rendah sejak tahun lalu.

Mengutip Bulog.co.id, CBP di Bulog hingga 21 Desember 2022, sebanyak 399.160 ton. Padahal, target CBP pada akhir 2022 sebanyak 1,2 juta ton.

Karena itu, Ketua Umum SPI, Henry Saragih mendorong pemerintah membenahi kinerja Bulog. Sebab, dampak minimnya CBP tahun lalu masih terjadi hingga saat ini. Antara lain, pemerintah tak bisa mengintervensi ketika terjadi lonjakan harga beras.

Namun, ia tak sepakat dengan langkah impor yang akan dilakukan pemerintah untuk memenuhi CBP. Henry meminta pemerintah mengkaji ulang rencana impor 2 juta ton beras tahun ini.

"Dan yang kedua menurut kita pemerintah jangan tergesa-gesa untuk mengimpor beras ini, ya. Pertama karena harus dilihat panen kita di tahun ini, ya. Kalaupun ada diprediksi turun, turun berapa? karena hasil dari pantauan kita, ya, memang benar, ya, benar ada penurunan produksi, tetapi seberapa besar produksi ini menurun?" ucap Henry kepada KBR, Senin, (27/03/2023).

Penetapan HPP Lamban

Ketua Umum SPI, Henry Saragih menambahkan, tidak stabilnya harga gabah dan beras merupakan imbas dari lambannya pemerintah menentukan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Menurutnya, seharusnya HPP sudah diputuskan sedari tahun lalu, bukan saat masa panen raya seperti sekarang.

Ia berharap penentuan nilai HPP sesuai usulan serikat petani, yakni Rp5.600, sebab ongkos produksi mencapai Rp5.050 per kilogram.

Namun, pada 15 Maret, pemerintah menetapkan harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp5.000 per kilogram, dan Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat penggilingan Rp5.100.

Kemudian, untuk Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp6.200 per kilogram, dan Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum Bulog Rp6.300.

Baca juga:

• Kinerja Bulog, CBP, dan Impor Beras

Editor: Sindu

• Harga Beras
• Beras
• HPP
• Bulog