KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan banding atas putusan penundaan Pemilu 2024 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Jokowi menegaskan, tahapan pemilu tetap berjalan sesuai agenda.
"Saya kira, tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Dan, memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra. Tetapi, juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding ya," kata Jokowi di Bandung, Jawa Barat, Senin (6/3/2023).
Jokowi mengaku pemerintah telah berkomitmen untuk menjalankan tahapan Pemilu dengan baik. Termasuk menyiapkan anggaran untuk pesta demokrasi 2024 itu.
"Kan sudah saya sampaikan bolak-balik, komitmen pemerintah untuk tahapan Pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik," katanya.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang putusan Rabu (1/3/2023) menyatakan, menerima gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk seluruhnya.
Putusan hakim PN Jakarta Pusat itu memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024, dan melaksanakan tahapan Pemilu dari awal selama lebih kurang dua tahun empat bulan.
Selain tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu, KPU juga diminta membayar ganti rugi Rp500 juta kepada Prima.
Baca juga:
- Wapres: Penyelenggaraan Pemilu 2024 Tetap Sesuai Tahapan
- PN Jakpus Tunda Pemilu 2024, Perludem: Aneh
Prima menggugat KPU karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai parpol peserta pemilu.
Putusan ini ditetapkan oleh Hakim Ketua PN Jakpus T Oyong serta dua hakim anggota Bakri dan Dominggus Silaban.
Editor: Fadli
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
