NASIONAL

FOMO Sapiens : Sekolah Jam 5 Pagi dan Bersih-Bersih Kemenkeu

"Nusa Tenggara Timur (NTT) jadi sorotan setelah Gubernur NTT, Viktor Laiskodat mewacanakan murid-murid masuk sekolah pukul 5 pagi. Sementara, agenda bersih-bersih Kemenkeu disorot netizen."

Aika Renata

FOMO Sapiens : Sekolah Jam 5 Pagi dan Bersih-Bersih Kemenkeu
Ilustrasi highlight berita sepekan. (FOTO : KBR)

KBR, Jakarta – Nusa Tenggara Timur (NTT) jadi sorotan imbas kebijakan yang berawal dari permintaan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat agar murid-murid masuk sekolah pukul 5 pagi. Viktor mengaku tidak akan mundur dari wacana tersebut lantaran menganggap kebijakan itu merupakan salah satu upaya memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) di NTT. Kebijakan itu diterapkan atau diuji coba pada dua sekolah unggul di NTT.

Di tengah gencarnya agenda “bersih-bersih” Kementerian Keuangan pasca viralnya pejabat Direktorat Jenderal Pajak, salah satu pegawai Bea Bukai terciduk warganet pamer harta via media sosial. Lebih lanjut dibahas bareng Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Dewi Anggraeni. 


1. Sekolah Jam 5 Pagi

Pekan ini publik diramaikan dengan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi bagi siswa setara SMA/SMK di Kota Kupang. Kebijakan yang dimulai per 1 Maret 2023 itu menuai pro kontra di masyarakat. Sejumlah pihak angkat bicara, salah satunya Pengamat pendidikan Doni Koesoema yang mengatakan, kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi tidak menyelesaikan akar persoalan pendidikan di NTT. Menurutnya, persoalan pendidikan di wilayah tersebut lebih pada kualitas guru serta sarana dan prasarana pembelajaran. Kata Donny, kebijakan pendidikan harus dilakukan berdasarkan kajian dan riset yang baik, serta dialog dengan pemangku kepentingan.

Baca juga : Kebijakan Anak Sekolah Masuk Pukul Lima Harus Dikaji Ulang

2. Bersih-Bersih Kemenkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku kecewa dengan tudingan masyarakat yang menyebut seluruh harta anak buahnya di Kemenkeu merupakan hasil korupsi. Menurutnya, mereka sudah melaporkan hartanya  lewat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Meski demikian, sebenarnya Kemenkeu memiliki sistem serupa di internal yang sudah lebih dahulu mengawasi harta kekayaan pejabatnya. Seperti apa?

Baca juga : KPK Kesulitan Ungkap Asal Harta Rafael Alun

Dengarkan bahasan selengkapnya di FOMO Sapiens pekan ini bersama Fidel dan Aika. Akan ada juga obrolan soal reviktimisasi korban kekerasan seksual.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

  • #FOMOSapiens
  • #podcast
  • #NTT
  • #sekolah
  • #Kemenkeu
  • #DitjenPajak
  • #BeaCukai
  • #korban
  • #KKS

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!