Bagikan:

Tolak Penundaan Pemilu 2024, Buruh Siapkan People Power

"Kalau mereka menggunakan kudeta konstitusi, walaupun itu dibenarkan, kita akan people power. Mogok nasional, stop produksi,"

NASIONAL

Senin, 14 Mar 2022 10:26 WIB

Tolak  Penundaan Pemilu 2024, Buruh Siapkan People Power

Presiden Partai Buruh Said Iqbal orasi tolak penundaan pemilu 2024 di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/3/22). (Antara/Indrianto Eko)

KBR, Jakarta-    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal akan mengerahkan kekuatan rakyat untuk  menolak  penundaan pemilu 2024. Kata dia,   para buruh akan mengadakan aksi besar-besaran dan mogok bekerja.

"Pantai buruh, serikat buruh. Tidak hanya serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, guru honorer, ojek, kita sepakat, people power. Karena kekuasaan itu kan di tangan mereka. Mereka bisa saja mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 kan, kalau parlemennya mayoritas setuju. Walaupun sekarang belum. Tapi kalau mereka menggunakan kudeta konstitusi, walaupun itu dibenarkan, kita akan people power. Mogok nasional, stop produksi," kata Said saat dihubungi KBR, Minggu (13/03/22).

Said Iqbal menilai penundaan pemilu membahayakan konstitusi dan kesejahteraan rakyat. 

Baca juga:

Kata dia, Pengerahan kekuatan rakyat akan dilakukan untuk menegaskan bahwa pemerintahan bukan berjalan atas kekuasaan elit politik, melainkan seharusnya juga menyerap aspirasi masyarakat.

"Kita people power, stop produksi. Dilakukan secara konstitusional, memakai Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Pemogokan umum," katanya.

Said melalui Partai Buruh dan organisasi pekerja lainnya sepakat bersama-sama menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, sebab dipandang sebagai suatu kudeta konstitusional.

"Walaupun ada cara mengamandemen UUD 1945, dekrit presiden, atau konvensi konstitusi, semuanya kami tolak. Karena orientasi perpanjangan masa jabatan presiden tersebut adalah tentang kekuasaan. Membahayakan negara, keamanan nasional bisa berbahaya. Kapan saja konstitusi tertinggi kita, sumber dari segala macam hukum bisa diganti oleh siapapun. Ini berbahaya," tegasnya. 

Baca juga:


Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Jalan Berliku Warga Ibu Kota Dapatkan Udara Bersih