Ramai-Ramai Menolak Penundaan Pemilu 2024

""Wacana penundaan Pemilu sudah diketahui oleh hampir separuh warga. Mayoritas menolak usulan ini meskipun karena alasan ekonomi, pandemi COVID-19, atau pemindahan ibu kota.""

KBR, Jakarta- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar merupakan salah satu petinggi partai yang getol menyuarakan usulan penundaan Pemilu 2024. Ia mengklaim, mendapat masukan dari pelaku usaha kecil, pengusaha hingga pengamat soal gagasan tersebut.

"Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda selama satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun pandemi," ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Sejumlah petinggi partai turut mendukung usulan itu, seperti Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang merangkap jabatan menko perekonomian. 

Kemudian, ada juga menteri dari Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga mendukung usulan penundaan pemilu dengan berbagai alasan.

Muhammadiyah Menolak

Usulan itu ditentang mayoritas masyarakat Indonesia. Salah satunya datang dari ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut gagasan penundaan pemilu berpotensi melukai jiwa semangat reformasi dan aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Saya dalam pelbagai kesempatan tidak setuju dengan gagasan penundaan pemilu itu. Sah-sah saja orang bicara apa saja, karena ini negara demokrasi, tetapi kalau sampai itu terjadi maka melukai semangat reformasi dan itu juga tidak sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945, yang dengan amendemennya menuliskan masa jabatan presiden adalah dua periode," ujar Abdul dalam Webinar Telaah Kritis Usul Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di YouTube Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Rabu (9/3/2022).

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan usulan itu dikhawatirkan akan menjadi warisan kepemimpinan yang kurang baik dan tidak menjadi teladan generasi muda. Dia juga menyinggung soal sikap etis dan moral yang harus ditunjukkan penguasa kepada rakyatnya dalam menyudahi tongkat kepemimpinan kepala negara.

Ancaman Partai Buruh

Penolakan serupa disampaikan organisasi buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal bahkan mengancam mengerahkan kekuatan buruh untuk menolak penundaan pemilu.

"Partai Buruh, serikat buruh. Tidak hanya serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, guru honorer, ojek, kita sepakat, people power. Karena kekuasaan itu kan di tangan mereka. Mereka bisa waja mengamendemen undang-undang dasar 1945 kan, kalau parlemennya mayoritas setuju. Walaupun sekarang belum. Tapi kalau mereka menggunakan kudeta konstitusi, walaupun itu dibenarkan, kita akan people power. Mogok nasional, setop produksi," kata Said saat dihubungi KBR (13/03/22).

NU Beda Suara

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)  Yahya Cholil Staquf menilai penundaan pemilu masuk akal. Meskipun pernyataan itu tidak mewakili warga Nahdliyin. Hal tersebut diketahui dari survei yang digelar Indikator Politik Indonesia, pada awal Maret lalu.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan sebagian besar warga Nahdlatul Ulama menolak wacana penundaan pemilu.

"Orang yang merasa dekat dengan NU meskipun ketua PBNU merasa bahwa penundaan pemilu masuk akal, tapi 71 persen warga NU mengatakan pemilu tetap harus diadakan di 2024. Apalagi warga Muhammadiyah lebih tinggi lagi," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam webinar yang diselenggarakan Masyarakat Ilmu Pemerintah Indonesia (MIPI), Sabtu, (5/3/2022).

Burhanuddin Muhtadi menyebut penolakan penundaan pemilu dari warga Muhammadiyah jauh lebih banyak dari warga NU.

"Jadi sebenarnya kita berhak untuk menanyakan, para elit yang setuju penundaan itu sedang menyuarakan siapa," katanya.

Mayoritas Ingin Pemilu Sesuai Jadwal

Penolakan masyarakat terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 juga diperkuat jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, antara lain Lembaga Survei Indonesia (LSI). 

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan sebanyak 68 hingga 71 persen responden menginginkan pelaksanaan Pemilu 2024 tetap sesuai konstitusi.

"Wacana penundaan pemilu sudah diketahui oleh hampir separuh warga. Mayoritas menolak usulan ini meskipun karena alasan ekonomi, pandemi COVID-19, atau pemindahan ibu kota," kata Djayadi dalam Rilis Survei LSI, Kamis (3/3/2022).

Djayadi Hanan menambahkan, 64 persen warga tetap menginginkan kepemimpinan nasional digelar melalui Pemilu 2024, meski masih dalam kondisi pandemi.

Baca juga:

• Anggota KPU-Bawaslu Terpilih Bertemu Muhaimin, Pimpinan DPR Bantah Dilakukan Diam-Diam

Editor: Sindu

• penundaan pemilu
• Pemilu 2024
• Muhammadiyah
• NU
• serikat buruh
• LSI
• KPU
• Bawaslu