Bagikan:

Proyek IKN Terus Berjalan, Pemerintah Masih Jajaki Peluang Pendanaan

"Cara-cara untuk menggali sumber-sumber di luar APBN yang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan akan harus dijalankan oleh pemerintah,"

NASIONAL

Selasa, 22 Mar 2022 12:08 WIB

Author

Ranu Arasyki

Ilustrasi: Truk melintas di jalan masuk ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara IKN di Pe

Ilustrasi: Truk melintas di jalan masuk ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara IKN di Penajam Paser, Kaltim. Selasa (15/3/22). (Foto: Antara/Hafidz)

KBR, Jakarta—  Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN) Sidik Pramono mengatakan, saat ini pemerintah masih terus melakukan penjajakan dengan investor potensial untuk persiapan pembangunan dan pemindahan IKN.

Sebelumnya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan pada Sabtu (19/3/2022) membeberkan, hingga saat ini sudah ada lima negara yang siap mendanai proyek IKN pasca mundurnya SoftBank dari proyek tersebut.

"Dan tentu ketertarikan dari sejumlah calon investor menunjukkan bahwa memang program ini bisa dijalankan sesuai dengan prinsip yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa seminimal mungkin menggunakan pembiayaan dari APBN, dan cara-cara untuk menggali sumber-sumber di luar APBN yang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan akan harus dijalankan oleh pemerintah," katanya kepada KBR, Selasa (22/3/2022).

Baca Juga:
Gandeng KPK, Otorita Ingin Proyek IKN Bebas Korupsi
SoftBank Mundur Dari Proyek IKN, Kepala Otorita: Jangan Khawatir

Saat ini, kata dia, detail-detail teknis mengenai perjanjian kerjasama investasi dalam program pembangunan IKN terus dimatangkan agar nanti tidak akan merugikan pemerintah dan investor.

Sidik mengatakan, pembangunan IKN akan berjalan dalam lima tahapan mulai 2022 hingga 2045. Tahap pertama dilakukan pada tahun ini sampai 2024 dengan membangun infrastruktur dasar seperti penyediaan air baku dan sumber energi untuk gedung perkantoran dan pemukiman ASN.

"Targetnya pada 2024 sudah akan ada pemindahan aktivitas pemerintahan di nusantara. Tentu untuk itu penyiapan istana negara, kantor pemerintahan, lembaga eksekutif dan yudikatif, serta permukiman untuk ASN menjadi salah satu hal yang akan dikerjakan pada tahapan awal ini," sambungnya.

Dia memastikan, tahap awal pembangunan akan terkonsentrasi di kawasan inti pusat pemerintahan di atas bentangan lahan seluas 6.631 hektare.

Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Edu Talk IV YPA-MDR: Go Digital Melalui Media Ajar Interaktif