Bagikan:

Polemik Urun Dana Pembangunan IKN

Dalam bisnis, skema itu sering disebut crowdfunding.

NASIONAL

Kamis, 31 Mar 2022 17:55 WIB

Crowdfunding Proyek Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.

Alat beroperasi di lahan proyek Ibu Kota Negara IKN di Penajam Paser Utara, Kaltim, Selasa (15/3/2022). (Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak)

KBR, Jakarta- Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono belakangan menjadi buah bibir.

Ini terkait pernyataannya yang mengajak masyarakat ikut urun dana atau patungan untuk pembangunan proyek IKN. Dalam bisnis, skema itu sering disebut crowdfunding.

"Nah, ini tentu saja membutuhkan support, pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat. Kalau kita lihat undang-undangnya ada dana yang didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD, ataupun KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha), dan juga dari masyarakat sendiri. Masyarakat juga bisa urun rembuk, dan juga dalam skala-skala tertentu mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai fasilitas di lapangan," ujar Bambang.

Sejumlah pihak menilai pemerintah kewalahan mencari dana pembangunan IKN, sehingga harus melibatkan masyarakat.

Namun, hal itu dibantah juru bicara Otorita IKN, Sidik Pramono. Kata dia, urun dana bukanlah skema utama pembiayaan IKN, melainkan dari investasi. Jikapun opsi patungan digunakan, maka sifatnya sukarela.

Dugaan kekurangan dana IKN ini bukan pertama kali muncul. Sebelumnya Softbank salah satu investor besar, mundur dari pembangunan ibu kota.

Hal itu membuat Indonesia kehilangan potensi sumber dana sebesar 100 miliar dolar Amerika atau setara dengan Rp1,4 kuadriliun. Belakangan, dua konsorsium lain berniat mundur dalam mega proyek tersebut.

Penolakan

Penolakan skema urun dana pembangunan IKN datang dari Wakil Gubernur Kalimantan Hadi Mulyadi. Alasannya, ekonomi masyarakat masih terpukul situasi pandemi. Apalagi harga pangan dan energi terus merangkak naik.

"Setahu saya pemerintah pusat yang membiayai. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang tetap urusan pemerintah pusat. Masyarakat kan sudah terbatas dananya. Bukan masyarakat yang dimaksud itu para pengusaha besar. Masyarakat Kaltim enggak mungkinlah membiayai,” katanya.

Namun, ia mendukung jika yang dimaksud masyarakat adalah pengusaha tambang dan pertanian.

“Kan, di sini banyak perusahaan besar. PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara) saja ada 30. Perusahaan-perusahaan besar itu yang kita harap bantu IKN yang dimaksud masyarakat ini pengusaha bukan masyarakat kecil. Mau beli minyak goreng saja susah masa mau bangun IKN,” ujar Hadi Mulyadi.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi meminta pemerintah pusat mencari solusi pembiayaan IKN. Sebab, peran pemerintah daerah hanya sebatas membantu pelaksanaan mega proyek itu.

Proyek Tidak Jelas

Kalangan oposisi di parlemen angkat suara terkait urun dana IKN. Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menuding pemerintah tak punya rencana jelas dan matang untuk membangun IKN. Imbasnya, beban pembiayaan dialihkan ke masyarakat.

"Bukan kemudian pada saat sudah diputuskan oleh undang-undang dan ketok palunya bahwa ini akan dilaksanakan kemudian seakan seperti kebingungan dan baru memunculkan ide-ide yang bahkan ini bukan out of the box, tapi ini jelas-jelas menyalahi,” katanya.

Juru bicara Partai Demokrat Herzaky menambahkan, fraksinya telah memberi catatan saat UU IKN diketok di parlemen. Dua di antaranya terkait masalah sumber pendanaan serta akuntabilitas dan transparansi penggunaannya.

“Bagi kami ini tidak pas dan tidak patut, bagaimana suatu proyek yang sangat prestisius bahkan sangat penting seperti ibu kota negara, tetapi kemudian malah berupaya mendapatkan dana dari masyarakat untuk membangunnya, ini kan menjadi pertanyaan besar," kata Herzaky kepada KBR, Rabu (30/3/2022).

Sulit Diterapkan

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad berpendapat, skema urun dana sulit diterapkan untuk proyek jangka panjang seperti IKN.

"Kalau yang sekarang kan enggak mungkin model begitu. Karena jumlahnya enggak signifikan. Kebutuhan IKN kan triliunan ya. Besar sekali,” ujarnya.

Ia pesimistis pemerintah bisa mendapat banyak pemasukan dari skema tersebut.

“Kalaupun ada skema crowdfunding. Kalo kita belajar dari Belanda pada akhirnya pemerintah harus menawarkan crowdfunding dari masyarakat itu berapapun jumlahnya, ada platform. Platform-nya itu dikelola pemerintah dan tidak ada kalau sifatnya sosial itu menghasilkan dana terkumpul yang cukup banyak. Akan relatif kecil, " kata dia saat dihubungi KBR (30/3/22).

Ekonom INDEF Tauhid Ahmad menilai, kecil peluang investor besar masuk di proyek IKN. Sebab, IKN hanya bakal jadi pusat administrasi pemerintahan dengan jumlah penduduk terbatas.

Menurutnya, dari sisi bisnis kondisi itu tidak menarik, karena biasanya investor besar mengincar daerah yang ramai penduduk. Berinvestasi di sektor pendidikan, jasa kesehatan dan pusat perbelanjaan dinilai lebih menguntungkan.

Baca juga:

Editor: Sindu

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Edu Talk IV YPA-MDR: Go Digital Melalui Media Ajar Interaktif