Penundaan Pemilu 2024, Begini kata Menko Polhukam

""Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Satu, memastikan Pemilu 2024 berjalan aman,""

KBR, Jakarta -   Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md menyebut, pemerintah tak pernah membahas wacana  penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa kepemimpinan presiden yang diusulkan dan disetujui sejumlah ketum parpol.  Kata dia, Presiden Joko Widodo sudah dua kali memimpin rapat kabinet terkait Pemilu 2024 yang memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti proses Pemilu 2024.

"Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Satu, memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanyenya, dan juga tidak terlalu lama jaraknya antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu 2024," kata Mahfud dalam keterangan resminya, Senin  (7/3/2022).

Menko Polhukam, Mahfud Md menambahkan, perintah Presiden Jokowi itu bermaksud agar suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak berlarut-larut. Ia merinci, perintah yang ditujukan kepada Menkopolhukam, Mendagri dan Kepala BIN itu disampaikan saat rapat pada 14 September 2021 dan 27 September 2021.

Baca juga:

- Daur Ulang Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode

- Survey LSI: Mayoritas Tolak Penundaan Pemilu 2024

Kepentingan Proyek

Direktur Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto menilai, wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden perlu mendapat perhatian publik. Menurutnya, ketidaktegasan presiden merespon persoalan ini membuka peluang wacana tersebut terealisasi.

"Karena selain statemen itu tidak tegas, kita belajar dari jejak masa lalu seperti apa statemen-statemen presiden sebelumnya. Ini menjadi catatan penting mengapa kita perlu mengawalnya. Partai-partai yang menolak penundaan pemilu dulu orang-orang dan partai-partai yang menyetujui presiden tiga periode," kata Wijayanto dalam diskusi daring, Senin (7/3/2022).

Direktur Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto menduga wacana ini kembali digaungkan lantaran adanya kepentingan oligarki di lingkaran Jokowi. Kepentingan tersebut kata dia berkaitan dengan proyek-proyek besar pemerintah yang melibatkan kalangan elit, salah satunya pemindahan ibu kota negara.

Dia juga menilai krisis pandemi Covid-19 dan persoalan anggaran tidak relevan dijadikan alasan untuk menunda pemilu. Jika berbicara kekurangan anggaran, Wijayanto menyebut bahwa pemerintah justru bisa memaksakan proyek pembangunan nasional seperti pemindahan ibu kota negara yang juga memakan dana tidak sedikit.

"Ada sesuatu hal yang sangat besar yang kekuasaan, yang status quo tidak ingin itu berhenti atau tidak berlanjut. Tentu saja ada problem yang serius juga di sana," katanya

Sebelumnya, Usulan penundaan Pemilu 2024 mencuat setelah tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana tersebut.

Editor: Rony Sitanggang

• penundaan pemilu
• Tolak Penundaan Pemilu 2024
• #pemilu2024
• Mahfud MD