Bagikan:

Nama Soeharto Disebut 48 Kali dalam Naskah Akademik Keppres Serangan Umum 1 Maret

Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, menuai kritik dari sejumlah pihak.

NASIONAL

Senin, 07 Mar 2022 12:43 WIB

Author

Agus Lukman

Nama Soeharto Disebut 48 Kali dalam Naskah Akademik Keppres Serangan Umum 1 Maret

Teatrikal peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. (Foto: ANTARA/Eka AR/am)

KBR, Jakarta- Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, menuai kritik dari sejumlah pihak.

Kritikan terutama pada konsideran keppres yang tidak menyebut nama Soeharto. Saat serangan umum, Soeharto berpangkat letnan kolonel dan menjadi Komandan Brigade 10/Wehrkreise III.

Mengapa nama Soeharto tidak masuk dalam Keppres 2/2022?

Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sri Margono mengatakan tidak benar nama Soeharto dihilangkan dari peran Serangan Umum 1 Maret. 

"Di naskah akademik jelas sekali, Letkol Soeharto ditunjuk untuk memimpin serangan itu. Bahkan, di naskah itu nama Soeharto disebut 48 kali. Itu memperlihatkan peran penting beliau. Tapi, keppres itu bukan historiografi. Keppres itu sebagai sebuah dokumen administrasi, esensinya untuk menetapkan hari besar nasional. Tidak mungkin menyebutkan seluruh nama-nama. Karena SU 1 Maret ini melibatkan ribuan orang. Tidak mungkin. Jadi cukup menyebut yang mewakili," kata Margono.

Sri Margono merupakan salah satu tim perumus naskah akademik Keppres 2/2022.

Kata dia, ada sejumlah tokoh yang terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret. Sebagaimana dijelaskan oleh KPH Soedarisman Poerwokusumo, wali kota Yogyakarta saat itu.

"SU 1 Maret itu peristiwa kolektif, yang melibatkan banyak orang. Bukan lone ranger yang dilakukan satu orang. Tapi, peristiwa yang melibatkan banyak orang, dengan koordinasi dan strategi militer yang sangat kuat," kata Margana.

Menurut Sri Margana, Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Keamanan Negara menginisiasi Serangan Umum 1 Maret. Pada saat itu, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan sejumlah menteri ditangkap Belanda dan diasingkan di Bangka. Sultan HB IX adalah beberapa menteri yang tidak ikut ditangkap.

Sultan HB IX memanggil Letkol Soeharto untuk bertemu membicarakan rencana serangan umum. Setelah serangan umum selesai, Sjafruddin memberi mandat kepada Sultan HB IX untuk memulihkan keamanan di Yogyakarta, sebelum difungsikan sebagai ibu kota negara.

"Sri Sultan HB IX juga tokoh yang memerintahkan Letkol Soeharto untuk menjemput Panglima Besar Jenderal Sudirman ke kota, dari tempat gerilya. Saat itu Jenderal Sudirman tidak setuju dengan perjanjian Roem-Royen karena cenderung merugikan Indonesia, dan ingin tetap melawan," kata Sri Margana.

Tokoh penting lain 

Sri Margana mengatakan, pada 21 Februari 1949, Mr Soedarisman dipanggil Sultan HB IX di Kepatihan untuk membicarakan serangan umum, yang rencananya digelar 28 Februari. Sehari kemudian, pada 22 Februari, gedung Kepatihan digerebek Belanda yang menyebabkan rencana penyerangan diubah menjadi 1 Maret.

"Jadi, selain Letkol Soeharto yang memang ditunjuk untuk memimpin Serangan Umum 1 Maret, juga dilibatkan banyak tokoh. Seperti Wali Kota Yogyakarta Mr Soedarisman," kata Sri Margana.

Soedarisman berperan penting mengkondisikan kota Yogyakarta, seperti menentukan rumah-rumah yang ditinggali pejuang, menentukan tempat dapur umum, jalan masuk dan keluar bagi pejuang dan lain-lain.

Selain itu, kata Sri Margana, ada juga peran Jenderal Soedirman yang memberikan izin dan arahan terhadap pelaksanaan serangan. Kolonel Bambang Sugeng (Komandan Divisi III) juga ikut mengonsep serangan umum 1 Maret, dan penandatangan perintah siasat dan mencegah pasukan Belanda dari barat dan utara. 

Sedangkan Kolonel Gatot Subroto (Komandan Divisi II) bertugas mencegah masuknya Belanda dari Solo ke Yogyakarta.

Kolonel TB Simatupang bertugas mengonsep berita ke luar negeri dan mengumpulkan intelijen untuk menyebarkan invormasi.

Mayor Sardjono dan Letnan Kolonel Vince Samuel berjuang di garis depan, bertempur melawan Belanda di Benteng Vredeburg.

Pasukan Mayor Soekasno mencegah kedatangan bala bantuan Belanda dari Magelang, yang dijuluki Andjing NICA. Sedangkan pasukan Mayor Soedjono menduduki Bandara Maguwo, untuk mencegah Belanda menggunakan pesawat menggempur para pejuang.

Sedangkan Letnan Kolonel Soeharto bersama pasukan melakukan penyerangan dari arah Kuncen/Patuk, dan bergabung dengan Mayor Sardjono dan Letkol Vince Samuel.

"Jadi, Serangan Umum 1 Maret enggak hanya lone ranger, pekerjaan satu orang, yang memimpin pasukan dengan sendiri, bertempur habis-habisan. Tapi, melibatkan strategi yang kompleks, masing-masing unsur punya peran. Kalau itu tidak berjalan, salah satunya tidak berjalan, misalnya Pak Gatot Subroto gagal mencegah pasukan Belanda dari Solo, ya serangan umum gagal juga. Jadi enggak bisa diklaim oleh satu individu saja," kata Margono.

Momentum kedaulatan

SU 1 Maret 1949 di Yogyakarta menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia. Meski para tokoh kemerdekaan sudah memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 dan Jepang sudah menyerah kalah kepada negara sekutu dalam Perang Dunia II pada 15 Agustus 1945, namun kemerdekaan itu belum mendapat pengakuan dari negara sekutu, terutama Belanda.

Saat tentara negara Sekutu (Inggris) datang ke Indonesia pada 20 Oktober 1945, untuk melucuti tentara Jepang, tentara Belanda mendompleng dengan bendera Netherlands Indies Civil Administration (NICA).

Belanda, di bawah pimpinan Jenderal Van Mook, berusaha merebut kembali Indonesia, berbekal perjanjian diam-diam pemindahan kekuasaan di Indonesia dari British Mililtary Administration kepada NICA pada 24 Agustus 1945. RI terpaksa memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada 1946, untuk mencegah ibu kota diduduki Belanda.

Sepanjang 1947 dan 1948, Belanda melakukan agresi militer dua kali. Selama beberapa tahun setelah proklamasi kemerdekaan, upaya Belanda menjajah kembali Indonesia menghadapi perlawanan para pejuang.

SU 1 Maret 1949 dianggap menjadi penting karena menjadi momentum digelarnya sejumlah perjanjian Indonesia-Belanda, seperti Perundingan Roem Royen pada 17 April 1949 (sekitar 1,5 bulan setelah serangan umum), serta Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda dan pengakuan kedaulatan RI pada 27 Desember 1949.

Baca juga:

Editor: Sindu

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Most Popular / Trending