NASIONAL

KPU Siapkan Rancangan Anggaran Pemilu 2024

"Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan, pembahasan bisa dimulai usai reses pada pertengahan Maret 2022."

Heru Haetami

KPU Siapkan Rancangan Anggaran Pemilu 2024
Sosialisasi pemilu 2024 di Monumen Pemberontakan Tentara PETA di Blitar, Jawa Timur, Senin (14/2/2022). (Foto: ANTARA/Irfan Anshori)

KBR, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim tetap mempersiapkan seluruh tahapan Pemilu 2024, termasuk rancangan anggaran yang hingga kini belum ditetapkan.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan bila pembahasan sudah dijadwalkan DPR, KPU siap untuk menyampaikan rancangan anggaran Pemilu tersebut.

"Pada prinsipnya KPU sedang dalam mempersiapkan. Nanti kalau memang dijadwalkan itu KPU akan menyampaikan. Tapi sudah menyiapkan rancangannya," kata Raka kepada KBR, Senin (14/3/2022).

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, saat ini jabatan komisioner KPU tengah berada pada masa transisi pergantian dengan komisioner yang baru.

Ia mengatakan pembahasan terkait anggaran Pemilu 2024 ini besar kemungkinan akan dilakukan DPR dan Pemerintah bersama komisioner baru.

Baca juga:


Setelah Reses

Sementara itu, Komisi II DPR mengusahakan agar anggaran Pemilu 2024 segera dibahas, tanpa harus menunggu pelantikan anggota KPU baru.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan, pembahasan bisa dimulai usai reses pada pertengahan Maret 2022.

"Yang baru ini kan dilantik April. Kalau di bulan Maret ini tentu masih merupakan kewenangan dari pada komisioner yang lama. Kalau seandainya sudah dilantik, dengan sendirinya yang lama berakhir yang baru menggantikan. Ini kan sistem," kata Guspardi kepada KBR, Senin (14/3/2022).

Pembahasan anggaran Pemilu 2024 mencuat setelah ramai gagasan penundaan pemilu. Sampai saat ini DPR belum menetapkan besarnya anggaran Pemilu 2024.

Pada 24 Januari 2022 lalu, DPR dan pemerintah bersama KPU dan Bawaslu menyepakati tanggal 14 Februari 2024 sebagai tanggal penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan anggota legislatif DPR, DPD, dan DPRD.

Namun, belakangan muncul gagasan penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo. Sejumlah tokoh yang mengusung penundaan pemilu antara lain Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga dua menteri di kabinet Jokowi yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar serta Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman

  • penundaan pemilu
  • KPU
  • anggaran pemilu

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!