KBR, Jakarta- Jutaan dosis vaksin COVID-19 telah memasuki masa kedaluwarsa dan tidak bisa digunakan. Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), vaksin kedaluwarsa terbanyak berada di Jawa Tengah.
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) di Kemenkes Maxi Rondonuwu mengatakan ada lebih dari 1 juta vaksin di provinsi itu yang sudah tidak bisa digunakan. Jumlah tersebut berdasarkan data hingga akhir Maret ini.
"Itu paling banyak vaksin yang expired itu dari jenis AstraZeneca yang paling banyak. Kemudian dari jumlah total itu yang paling banyak expired itu ada di Jawa Tengah 1,1 juta lebih. Kemudian Jawa Timur 891 ribuan, dan Jawa Barat 743 ribuan. Jadi hampir semua provinsi ada vaksin yang expired," kata Maxi saat rapat dengan DPR, Rabu (30/3/2022).
Baca juga: Ganjar Tegur Bupati Kudus Terkait Vaksin yang Nyaris Kadaluarsa
Maxi menambahkan, ada potensi lebih dari 1 juta vaksin akan kedaluwarsa di akhir bulan ini.
"Mudah-mudahan bisa selesai separuh di dua hari ini," targetnya.
Jutaan vaksin itu tersebar di hampir semua provinsi. Terbanyak yakni Bali dengan jumlah 190 ribuan, Nusa Tenggara Timur 130 ribuan, Lampung 107 ribuan, dan Jakarta 104 ribuan.
Baca juga: ITAGI Minta Pemerintah Usut Temuan Vaksin COVID-19 Kedaluwarsa
Kata dia, Kemenkes akan mempercepat laju vaksinasi dengan membuka pos pelayanan dan mengajak masyarakat melalui pesan WhatsApp.
Editor: Sindu
Sensus pertanian diharapkan bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk mencatat by-name by-address siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi pertanian. Seperti subsidi pupuk dan lain-lain.
"Potensi korupsi tinggi itu berawal dari conflict of interest (konflik kepentingan) antarinstansi dan pelaksananya. Sehingga itu menjadi paradoks satu sama lain."
Dari beberapa jenazah yang dipulangkan, sebagian PMI kehilangan satu ginjalnya. Kebanyakan jenazah PMI tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sudah bekerja antara 5-10 tahun. 
"Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Sementara itu, penutupan kampus berimbas pada para mahasiswanya."
"Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita."
Usaha mikro kecil terhambat regulasi dan jebakan zona nyaman
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
