NASIONAL

Jokowi Optimis Pendanaan IKN Bisa dari Berbagai Sektor

"Selain membutuhkan dana yang besar, Jokowi mengatakan pembangunan IKN Nusantara membutuhkan waktu yang lama"

Astri Septiani

Jokowi Optimis Pendanaan IKN Bisa dari Berbagai Sektor
Presiden Joko Widodo. Foto: ANTARA

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo mengatakan hitungan sementara kebutuhan dana untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mencapai 466 triliun rupiah. Kendati begitu Jokowi optimistis, pendanaan mega proyek itu bisa didapatkan dari sejumlah sektor mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga investasi swasta.

"Itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN dan sisanya bisa berasal dari PPP (Public Private Partnership), berasal dari KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), berasal bisa dari murni investasi sektor swasta, bisa juga dari BUMN, atau bisa juga menerbitkan obligasi publik. Semua bisa dilakukan," kata Jokowi dalam video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/22).

Jokowi menilai Otorita IKN bakal fleksibel dan lincah dalam mencari dana pembangunan. Walau ia juga membenarkan, bahwa pembangunan infrastruktur keseluruhan IKN akan membutuhkan dana dan waktu yang lama. Bahkan Jokowi memprediksi pembangunan ibu kota menyeluruh baru selesai 15 hingga 20 tahun mendatang.

Jokowi juga menegaskan, alasan utama pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, untuk pemerataan pembangunan yang mana selama ini, 58 persen perputaran ekonomi berpusat di Pulau Jawa.

"Artinya magnet ada di Pulau Jawa dan Jakarta. Oleh sebab itu harus ada magnet yang lain. Sehingga dari 17 ribu pulau semuanya tidak menuju ke Jawa, ke Jawa, ke Jawa sehingga beban pulau Jawa, beban Jakarta tidak semakin berat. Dimulai dari sana pemerataan dan keadilan, " tambahnya.

Baca juga: 

Ibu Kota Negara Harus Ciptakan Pemerataan Ekonomi

SoftBank Batal Investasi di IKN Bappenas: Masih Banyak Investor Lain

Sebelumnya, perusahaan modal ventura asal Jepang SoftBank menyatakan mundur dari pendanaan proyek ibu kota negara. Hal itu membuat Indonesia gagal memperoleh investasi senilai US$100 miliar atau sekitar Rp1.431 triliun.

Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sidik Pramono mengatakan, batalnya minat atas pendanaan itu tidak memengaruhi pembangunan IKN. Kata dia, masih banyak cara lain yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaring investor baru.

"Kabar baiknya adalah bahwa sebagaimana diberitakan media terdapat sejumlah investor yang juga tertarik untuk berinvestasi di Ibu kota Nusantara ini. Kalau pun ada satu atau dua pihak yang kemudian menyatakan tidak tertarik atau hal lainnya tentu ini menjadi tantangan bersama untuk mengeksplorasi termasuk menjajaki investor yang lain dan juga menyiapkan model-model bisnisnya, menguntungkan dalam proses pembangunan Ibukota Nusantara ini," katanya kepada KBR, Senin (14/3/2022).

Editor: Dwi Reinjani

  • Dana IKN Nusantara
  • Presiden Jokowi
  • pemindahan ibu kota negara
  • IKN Nusantara
  • SoftBank

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!