Jangan Sembarangan Klaim Big Data Pendukung Penundaan Pemilu

""Big data kalau kata Pak Luhut. Saya kira itu kita tahu lebih banyak sandiwaranya," tuturnya."

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo diminta tegas menolak usulan perpanjangan jabatan tiga periode yang dilontarkan sejumlah pihak.

Menurut bekas Ketua MPR Amien Rais, perdebatan dan polemik yang muncul di publik akan berakhir bila Presiden Jokowi segera bersikap tegas.

"Ini sesungguhnya selesai, andaikata Pak Jokowi kalau ngomong yang tegas. Kalau perlu tulis pernyataan, bahwa sesungguhnya wacana tiga periode itu menampar dan menjerumuskan," ujar Amien Rais dalam Acara Dialog Kebangsaan 'Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa Indonesia' secara daring, Senin (14/3/2022).

Pendiri Partai Ummat itu juga mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal klaim ratusan juta rakyat ingin Pemilu 2024 ditunda pelaksanaannya.

Menurut Amien, data yang disampaikan Luhut perlu disampaikan secara ilmiah. Klaim soal data, tidak bisa disampaikan secara sembarangan.

"Saya betul-betul melihat bahwa ini permainan yang terlalu gampang dibaca. Orang mengatakan 157 juta rakyat menginginkan penundaan pemilu dan macam-macam itu, big data kalau kata Pak Luhut. Saya kira itu kita tahu lebih banyak sandiwaranya," tuturnya.

Baca juga:

- Survey LSI: Mayoritas Tolak Penundaan Pemilu 2024

- Tolak Penundaan Pemilu 2024, Buruh Siapkan People Power

Sebelumnya, Luhut mengaku, usulan penundaan Pemilu 2024 tidak hanya disuarakan elite PAN dan PKB. Tetapi juga datang dari pendukung Partai Demokrat, Partai Gerindra, PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Penundaan Pemilu 2024, kata Luhut, berdasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Berhembusnya isu penundaan itu secara otomatis memantik usulan soal perpanjangan masa jabatan presiden.

Editor: Fadli Gaper

• Big Data
• Penundaan Pemilu
• Amien Rais