Bagikan:

Dukung Dialog Damai Papua, Begini Kata DPR

DPR mempertanyakan pendekatan teritorial ala Panglima TNI Andika Perkasa, yang diklaim dapat meredam konflik di Papua.

NASIONAL

Rabu, 16 Mar 2022 20:47 WIB

Author

Heru Haetami

Dukung Dialog Damai Papua, Begini Kata DPR

Kepolisian tengah berdialog dengan masyarakat Papua. Foto: ANTARA

KBR, Jakarta- Komisi I bidang Pertahanan DPR mendukung dialog perdamaian antara pemerintah dan kelompok bersenjata di Papua, yang diinisasi Komnas HAM. Namun, hal itu tetap harus diperhitungkan secara matang.

Menurut Anggota Komisi Pertahanan DPR, Dave Laksono, status kelompok bersenjata itu harus jelas di mata hukum. Apa lagi, pemerintah selama ini telah melabeli kelompok tersebut sebagai teroris.

“Satatusnya OPM ini sebagai apa di mata pemerintah. Karena yang saya tahu mereka dilabel sebagai teroris. Apakah pemerintah sekarang sudah bisa bernegosiasi dengan teroris? Hal ini lah yang harus dijawab sebelum pemerintah melakukan hal itu (dialog). Karena kalau nggak nanti hasilnya itu tidak diterima di mata hukum,” kata Dave kepada KBR, Rabu (16/3/2022).

Kendati mendorong adanya dialog damai, Dave ragu hal itu akan menghasilkan gencatan senjata. Menurutnya belakangan kelompok itu kerap menyerang warga sipil, sehingga hal ini akan menyulitkan posisi mereka di hadapan hukum.

“Mereka meneror masyarakat sipil Papua membunuh banyak masyarakat umum. Inilah yang harus jelas statusnya. Agar apapun hasil dialog itu memiliki kekuatan hukum yang bisa dipertanggung jawabkan,” ujarnya.

Selain itu, Ia juga mempertanyakan pendekatan teritorial ala Panglima TNI Andika Perkasa, yang diklaim dapat meredam konflik. Menurutnya, fakta di lapangan justru menunjukan bahwa kerusuhan masih terjadi di Bumi Cendrawasih itu.

“Bukan tidak ada manfaatnya (pendekatan teritorial) tapi kita lihatlah kerusuhan, kericuhan masih terjadi. Kita harapkan dialog ini juga bisa nanti meredam dan mempercepat proses perdamaian di Papua,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komnas HAM menegaskan akan mengikutsertakan kelompok bersenjata dalam dialog damai Jakarta-Papua. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pihaknya akan segera menemui Benny Wenda, Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat/ULMWP, United Liberation Movement for West Papua, untuk membicarakan hal itu.

Namun, Taufan memastikan pemerintah dan ULMWP telah mengetahui rencana tersebut, tinggal menunggu kesepakatan dari kedua pihak untuk mulai berdialog.

"Paling pokok ya mereka (kubu pro-kemerdekaan). Tapi kan ada juga yang lain, misalnya tokoh adat yang tidak bicara merdeka atau tidak merdeka tapi bicara perlindungan hak ulayat mereka, tokoh gereja lain lagi misalnya, tapi tokoh OPM adalah yang paling pokok. Meskipun ini lembaga negara, istilahnya Indonesia, mereka masih sangat menghormati. Tim kita di sana sering bertemu dan saling kontak, kalau difasilitasi Komnas HAM, mereka katakan bersedia," jelas Taufan.

Baca juga:

Polda Papua Klaim Keamanan di Puncak Terkendali, Belum Perlu Penambahan Pasukan

Akar Masalah di Papua yang Perlu Diselesaikan Menurut KontraS 

Editor: Dwi Reinjani

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Haruskah Ikut Program Pengungkapan Sukarela?