KBR, Jakarta- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) tetap melanjutkan persiapan semua tahapan Pemilu 2024 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Rahmat Bagja mengaku tidak ada pembahasan wacana penundaan pemilu dari para penyelenggara pesta demokrasi lima tahunan itu. Menurutnya, perdebatan soal usulan penundaan kemungkinan terjadi di tingkat wacana politik.
"Apa pun perdebatan nanti misalnya perubahan UUD dan lain-lain itu beyond penyelenggara pemilu menurut saya. Sebagai penyelenggara kita mengamati, memahami, akan tetapi dalam perspektif pelaksanaan tugas dan fungsi, hal tersebut tidak menjadi suatu kekhawatiran yang berlebihan. Karena 14 Februari (2024) sudah ditetapkan oleh KPU RI. Kalau ada pertanyaan apakah penyelenggara ikut dalam perdebatan ini? Tidak," ucap Rahmat dalam diskusi daring, Rabu, (9/3/2022).
Daur Ulang Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Rahmat Bagja menegaskan, Bawaslu patuh terhadap keputusan KPU, DPR, dan pemerintah terkait tanggal pelaksanaan pemilu, yakni pada 14 Februari 2024. Ia menegaskan belum ada perintah dari pemerintah maupun DPR RI untuk mengubah tanggal pelaksanaan pemungutan suara. Menurutnya, ini sebagai wujud melaksanakan putusan undang-undang.
Karena itulah, tahapan Pemilu 2024 akan tetap dimulai pada Juni atau Juli nanti. Sejumlah persiapan yang akan dilakukan di antaranya ialah pelantikan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 yang dilaksanakan pada 11 April nanti.
Sebelumnya, usulan penundaan pemilu disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Usulan itu kemudian didukung Partai Golkar dan PAN. Sementara itu, lima parpol lain yang memiliki kursi di MPR/DPR, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, dan Gerindra menolak usulan tersebut. Gagasan ini juga ditolak sebagian besar masyarakat.
Editor: Sindu
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
Anggaran subsidi pupuk berkurang Rp10 triliun dalam empat tahun terakhir.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan meningkatkan ekosistem industri mobil listrik dengan memaksimalkan sumber daya mineral tanah air.
"Jadi eselon II yang berminat jadi bupati walikota daftar, nanti dites,"
MK beralasan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK untuk menjaga independensi. Saut membantah, karena sejak keluarnya UU Nomor 19/2019, KPU sudah tidak independen. 
