Bagikan:

Anggota DPR: Alihkan Biaya Pembangunan IKN, untuk Subsidi BBM!

"Jadi kalau sekarang sudah mulai ada program-program yang terkait dengan IKN menurut saya secara pribadi harusnya dialihkan dulu untuk kepentingan yang sesuai kebutuhan masyarakat."

NASIONAL

Rabu, 02 Mar 2022 19:33 WIB

Author

Ranu Arasyki

Ilustrasi: Petugas memperbarui papan harga BBM di SPBU HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Minggu (10

Ilustrasi: Petugas memperbarui papan harga BBM di SPBU HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Minggu (10/2/2019). (Foto: Antara/Reno Esnir).

KBR, Jakarta— Anggota Komisi VII DPR Diah Nurwitasari meminta pemerintah berhati-hati memutuskan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia.

"Pada saat ini masyarakat jangan dibebani lagi dengan kenaikan harga BBM. Sudah LPG naik, minyak goreng langka, sekarang harga-harga mulai naik, daging naik dan lain-lain. Kalau BBM ini sekarang naik maka BBM ini hajat hidup orang banyak. Semua akan ikut merangkak naik lagi. Sementara daya beli masyarakat ini sedang sangat rendah," kata Diah Nurwitasari kepada KBR, Rabu (2/3/2022).

Diah mengatakan, kenaikan harga ini dipastikan akan menyedot anggaran negara untuk subsidi BBM lebih besar. 

Menurutnya, potensi bengkaknya dana subsidi itu dapat disiasati dengan cara menunda program yang tidak prioritas seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN yang bakal memakan biaya sangat besar. Ini dimaksudkan untuk menambal subsidi BBM dan potensi kerugian negara.

"Contoh sederhana seperti program pembangunan IKN. IKN ini betul-betul belum prioritas untuk saat ini bagi bangsa Indonesia. Jadi harusnya program pembangunan itu difokuskan kepada hal-hal yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Jadi kalau sekarang sudah mulai ada program-program yang terkait dengan IKN menurut saya secara pribadi harusnya dialihkan dulu untuk kepentingan yang sesuai kebutuhan masyarakat. IKN ini kan anggarannya besar sekali, luar biasa IKN ini," sambungnya.

Baca Juga:

Diah menambahkan pemerintah dapat menambah pendapatan negara yang bukan pajak dari hasil kinerja perusahaan BUMN dan swasta. Misalnya dari optimalisasi produksi dan industri.

Jika harga BBM naik, kata Diah, masyarakat dalam posisi tidak punya pilihan lain. Karena itu dia berharap pemerintah dapat memitigasi dan mencermati kenaikan harga minyak dunia dan melakukan antisipasi agar tidak berimbas kepada harga BBM di dalam negeri.

"Pemerintah harus sangat berhati-hati dalam memitigasi kenaikan harga migas (minyak dan gas) karena jangan sampai rakyat menjadi korban dari kenaikan harga migas dunia. Ini PR besar jadi dibutuhkan kecerdasan untuk mengatur keuangan negara. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban," pungkasnya.

Editor: Agus Luqman.

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Edu Talk IV YPA-MDR: Go Digital Melalui Media Ajar Interaktif