NASIONAL

Akar Masalah di Papua yang Perlu Diselesaikan Menurut KontraS

"Pemerintah juga wajib mengambil tindakan nyata untuk menghapus pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih."

KBR, Jakarta- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sejumlah akar masalah di Papua yang perlu dibenahi agar wilayah itu damai dan tak terjadi pelanggaran HAM.

Kepala Divisi Hukum KontraS, Andi Muhammad Rezaldy memerinci, akar masalah itu meliputi marginalisasi terhadap masyarakat Papua, ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial-politik dan sejarah pada masyarakat Papua hingga pelanggaran HAM.

"Surat yang ditujukan kepada pemerintah oleh Dewan Hak Asasi Manusia, PBB melalui special procedures human mandate holders dapat dimaknai bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Papua telah menjadi perhatian dunia internasional. Tentunya pemerintah harus merespons surat tersebut dengan jujur dan terbuka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi sedikit pun. Pertama-tama, pemerintah harus mengakui bahwa benar telah terjadi pelanggaran HAM di Papua," ucap Andi kepada KBR, Senin, (14/3/2022).

Baca juga:

• Polda Papua Klaim Keamanan di Puncak Terkendali, Tak Perlu Penambahan Pasukan 
  

Kepala Divisi Hukum KontraS, Andi Muhammad Rezaldy menyebut pemerintah juga wajib mengambil tindakan nyata untuk menghapus pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih.

Semisal dengan membuka akses informasi seluas-luasnya perihal situasi Papua kepada media maupun organisasi internasional, mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan pendekatan militeristik

"Evaluasi yang mendasar kepada pemerintah ialah mengenai pendekatan keamanan yang selama ini terus dipertahankan. Padahal metode tersebut terbukti tidak berhasil menyelesaikan permasalahan di Papua. Seharusnya pemerintah menggunakan pendekatan damai dengan membuka ruang dialog dengan berbagai pihak yang berkepentingan di tanah Papua. Dari lintasan sejarah misalnya, pemerintah pernah membuka cara damai, saat zaman Gus Dur," imbuhnya.

Baca juga:

• Komnas HAM: 24 Orang Meninggal Akibat Kekerasan di Papua selama 2021

Oleh karena itu, KontraS berharap, pemerintah kooperatif dalam upaya inisiasi Komnas HAM untuk memfasilitasi dialog damai antara pemerintah dan Orang Asli Papua, termasuk Organisasi Papua Merdeka. Ia berharap dialog damai itu bisa jadi pintu masuk untuk menciptakan perdamaian di wilayah paling timur Indonesia itu.

"Ada banyak pihak di Papua yang dapat diajak dialog. Beberapa di antaranya misalnya OPM, TPN-PB, dan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)," pungkasnya.

Editor: Sindu

• Papua
• Kontras
• konflik Papua
• Komnas HAM
• HAM