KBR, Jakarta - Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah tempat di berbagai wilayah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Penggeledahan itu terkait kasus pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.
Juru bicara KPK Ali Fikri merinci, lokasi yang digeledah meliputi Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Kantor (Bapenda), dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang berlokasi di Desa Mekarsari Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.
"Di kedua lokasi ini masih ditemukan dan diamankan berbagai bukti. Di antaranya dokumen dan barang elekronik yang terkait dengan perkara. Tentu seluruh bukti-bukti tersebut, akan langsung dianalisa untuk segera diajukan penyitaan guna melengkapi berkas perkara dimaksud," kata Ali Fikri kepada KBR, Rabu, (24/3/2021).
KPK juga menggeledah dan menyita barang bukti di sejumlah lokasi di Bandung Barat, Jawa Barat. Lembaga antirasuah ini tengah menganalisis bukti-bukti tersebut untuk diajukan penyitaannya guna menjadi bagian kelengkapan berkas perkara penyidikan.
Dalam perkara ini, KPK belum mengumumkan secara resmi siapa saja pihak yang dijadikan tersangka dan pengenaan pasalnya terkait kasus ini.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap kabar penggeledahan di kantor dan rumah pribadi Bupati Bandung Barat, Aa Umbara. Namun Firli menjelaskan pihaknya belum bisa mengungkap secara rinci kasus apa yang menyeret Aa Umbara. Kendati demikian, Firli memastikan KPK mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Editor: Agus Luqman
APINDO memperkirakan ada potensi tidak berputarnya uang hingga Rp10 triliun, bila masyarakat tidak melakukan pergerakan saat lebaran nanti.
"Jadi itu yang harus kita maknai sebagai pengalaman. Selama libur libur panjang tersebut semuanya naik. Nggak ada ceritanya waktu libur panjang itu kasus turun. Semua naik."
Hasil assesment merekomendasikan TMII dikelolah swasta, pemerintah atau Badan Layanan Umum
Jokowi memastikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera menjalankan instruksinya tersebut
"Tadi ada dari masyarakat menyampaikan bahwa BBM-nya mahal, ya saya terima,"
Indonesia menolak restriksi terhadap produksi dan distribusi vaksin Covid-19.
"Memperketat proses screening pada saat warga negara asing dan warga negara Indonesia yang masuk dari luar negeri ke Indonesia,"
Industri produk halal berpotensi tinggi untuk dikembangkan.
Pemulihan hak korban tak semata-mata menggugurkan proses yudisial terhadap pelaku.
Kementerian Perhubungan melarang semua moda transportasi beroperasi mulai 6-17 Mei 2021.
Kementerian Kesehatan membenarkan ada gangguan dalam program vaksinasi nasional akibat kendala pengiriman vaksin AstraZeneca, imbas embargo dari India.
Kementerian Perhubungan membuat pengecualian bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dengan surat tugas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan keluarga duka, hingga ibu hamil.
"Semua sinergi kompak untuk melakukan langkah-langkah penyekatan secara menyeluruh. Baik penyekatan di perbatasan provinsi antarprovinsi, kabupaten antarkabupaten, semua kita lakukan penyekatan."
Pegawai berinisial IGAS telah dipecat secara tidak hormat
Diperkirakan harga selundupan vanili ini mencapai Rp 3,7 miliar.
Berbagai kasus itu belum ada satupun yang divonis oleh pengadilan militer maupun pengadilan sipil
"Jadi pada waktu itu saya sadar, kok sepertinya pemahaman agama saya keliru, deh. Kayaknya kok saya semakin belajar agama, kok saya semakin banyak membenci orang. Saya semakin tidak tenang..."
BNPB mengalami sejumlah kendala di lokasi bencana.
Di LP Sukamiskin, Imam Nahrawi akan menjalani pidana penjara selama tujuh tahun, dikurangi masa selama berada dalam tahanan. Imam juga bakal 'dimiskinkan' jika tidak mampu membayar pengganti Rp19 M.
