Rencana Impor Beras saat Surplus, Dwi Andreas: Logikanya di Mana?

BERITA | NASIONAL

Senin, 15 Mar 2021 21:51 WIB

Author

Astri Yuanasari, Resky Novianto

Rencana Impor Beras saat Surplus, Dwi Andreas: Logikanya di Mana?

Ilustrasi aktivitas bongkar muat beras impor di pelabuhan. (Foto: bumn.go.id)

KBR, Jakarta- Rencana pemerintah mengimpor 1 ton beras pada tahun ini menuai penolakan dari berbagai pihak. Pakar pertanian yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa menyebut, kebijakan ini tidak masuk akal.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras Januari-April tahun ini mencapai 14,54 juta ton, meningkat sebanyak 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Iyalah, ini kebijakan yang tidak bijak ya. Jelas produksi tahun 2021 ini pasti meningkat, harga-harga gabah di tingkat petani terus mengalami penurunan. Tahun 2019 saja yang produksinya lebih rendah, enggak impor, 2020 lebih rendah lagi dibanding 2021 ini enggak impor, lha kok sekarang impor itu reason-nya apa, enggak masuk akal kalau menurut saya, terkait alasannya," kata Dwi kepada KBR, Senin, (15/3/2021).

Harga Gabah Terus Menurun

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) ini juga mengatakan, keputusan impor beras akan menyakiti hati para petani. Pasalnya, harga gabah di tingkat petani terus menurun sejak akhir tahun lalu.

"Nah, yang kasihan petani, harga gabah di tingkat petani itu terus mengalami penurunan. Bulan September itu 4.800, ini yang hasil survei AB2TI. Lalu di bulan Desember, yang harusnya terus meningkat sejak September ya, itu malah turun ke 4.263, Februari turun di bawah 4.000, di 3.995. Lalu sekarang ini kami dapat laporan dari seluruh jaringan tani kami, itu harga sudah di bawah 3.800, ada yang 3.400, 3.500, kasihan petani kalau seperti itu," imbuhnya.

Dwi juga tak habis pikir, jika menjaga pasokan beras dalam negeri menjadi alasan pemerintah melakukan impor.

"Logikanya di mana, kalau mau menjaga stok beras, kenapa kok enggak melalui serapan dalam negeri, gimana sih, wong dalam negeri saja harga jatuh seperti ini, kenapa kok enggak nyerap dalam negeri, selesai sudah persoalan kalau nyerap dalam negeri. Sehingga untuk itu kenapa kok justru serapan bulog 2021 ini enggak ditingkatkan saja. Serapan Bulog itu 1,4 juta ton itu kayak enggak kerja saja itu 1,4 juta ton. Kan harusnya bisa ditingkatkan sampai 2,5 juta ton. Kalau ditingkatkan menjadi 2,5 juta ton kan semua terpenuhi. Kebutuhan Bulog untuk berbagai hal kan, stok pemerintah yang rencana 500 ribu terpenuhi. Terpenuhi dalam 1, 2, 3 bulan ini," pungkasnya.

Demi Stabilitas Pangan

Sebelumnya, pemerintah berencana mengimpor 1 juta beras pada tahun ini. Rinciannya, 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog.

Ini disampaikan Menteri Koordinator Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto awal Maret lalu. Alasannya, untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan dalam negeri di tengah pandemi Covid-19.

"Nah, kemudian pemerintah juga melihat bahwa komoditas pangan itu menjadi penting, sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1-1,5 (juta ton). Kemudian juga pengadaan daging dan penyediaan gula, baik itu untuk konsumsi maupun industri. Di mana tentu menghadapi lebaran ini menjadi catatan agar ketersediaan dan harga itu betul-betul tersedia untuk masyarakat," kata Airlangga dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan, Kamis, (4/3/2021).

Komisi Pertanian Menolak Impor Beras

Komisi Pertanian DPR RI menolak rencana pemerintah mengimpor beras satu juta ton pada tahun ini. Ini disampaikan Komisi Pertanian DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

RDP itu dihadiri Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Para Dirut BUMN klaster Pangan.

Wakil Ketua Komisi Pertanian DPR Hasan Aminuddin menyebut rencana impor itu tidak berpihak pada petani Indonesia.

Sebab, rencana impor beras dilakukan di saat produksi padi dalam negeri, sedang memasuki masa panen raya yakni pada Maret-April 2021.

"Komisi IV DPR RI meminta pemerintah dalam tata kelola komoditas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI menolak, sekali lagi menolak, keputusan rencana importasi satu juta ton beras oleh Perum Bulog," ujar Hasan Aminuddin saat membacakan kesimpulan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan BUMN kluster pangan di Jakarta, Senin (15/3/2021).

Bulog Utamakan Produksi Petani Dalam Negeri

Dalam kesempatan yang sama, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menyatakan stok beras nasional yang tersedia saat ini cukup untuk kebutuhan penjualan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga (KPSH).

Direkur Utama Perum Bulog Budi Waseso menjelaskan stok beras di gudang Bulog saat ini 883.585 ton. Rinciannya, 859.877 ton cadangan beras pemerintah (CBP), dan 23.700 ton beras stok komersial.

“Jadi, walaupun kami dapat tugas untuk impor 1 juta ton, itu belum tentu kami laksanakan. Prinsipnya, kami akan mengutamakan produksi petani dalam negeri untuk stok," ujar Budi Waseso dalam rapat kerja dengan Komisi Bidang Pertanian DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

Surplus 12 Juta Ton

Sementara itu, Kementerian Pertanian memperkirakan ketersediaan stok beras di dalam negeri, hingga akhir Mei 2021 mencapai 24 juta ton. Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono mengatakan kebutuhan beras nasional hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 12 juta ton.

"Khususnya beras, pada saat ini dalam kondisi aman. Karena petani memasuki masa panen raya. Neraca beras sampai akhir Mei 2021, diperkirakan surplus 12,56 juta ton beras. Komoditas lainnya juga dapat dibeli dari produksi dalam negeri," ujar Momon dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi yang Membidangi Pertandian DPR RI di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (15/3/2021).

Sekjen Kementan Momon Rusmono mengatakan 24 juta ton, berasal dari stok akhir Desember 2020 yakni 7 juta ton, dan perkiraan produksi dalam negeri sebesar 17 juta ton. Sama seperti beras, komoditas pangan lainnya juga mengalami surplus seperti jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, dan minyak goreng.

Editor: Sindu Dharmawan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme

Kabar Baru Jam 8

Prank Bakal Berbuntut Pidana

Kabar Baru Jam 10