KBR, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris akan melaporkan balik Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid.
Muannas sebelumnya melaporkan Fahira ke polisi atas tuduhan penyebaran hoaks virus corona (COVID-19).
Kuasa Hukum Fahira, Aldwin Rahadian mengatakan, kuasa hukum akan melaporkan balik pelapor ke Polda Metro Jaya atau Bareskrim Polri pada Jumat (6/3/2020).
Menurutnya, Fahira tak terima dilaporkan sebagai penyebar hoaks. Sebab Fahira hanya menyebarkan data suspect virus COVID-19 corona dari media online.
"Harusnya dihentikan, pelapor ini harus diproses. Bahaya ini, membuat gaduh suasana. Sementara pemerintah sekarang sedang merekonsiliasi. Ini harusnya solid. Tiba-tiba membuat gaduh-gaduh begini. Dipecah belah dan lain sebagainya. Tentu yang lapor harus yang bersangkutan sendiri. Makanya, ada pasal fitnah melalui media elektronik. Karena sudah tersebar ya," kata Aldwin di Bareskrim Polri, Kamis (5/3/2020).
Aldwin Rahadian menduga, pelaporan ini berbau politik cebongan-kampret saat pemilu 2019 kemarin.
Ia meminta masyarakat tak membesar-besarkan persoalan corona. Sebab ia menegaskan, Anggota DPD RI, Fahira Idris memberikan link berita resmi di bawah cuitannya dan mengambil data dari berita tersebut.
"Dipotong sumbernya. Hanya fotonya saja. Seolah-olah dia mentwit sendiri. Ini yang beredar, ini yang berbahaya. Padahal Fahira Idris sebagai senator itu memang tugasnya, dan diwajibkan oleh konstitusi. Seperti dalam halnya Undang-undang nomor 17 tahun 2014, pasal 290. Dia dibingkai oleh hak imunitas untuk menyatakan pendapat, pernyataan baik itu lisan ataupun tertulis yang memang tidak bisa dituntut secara pidana," kata Aldwin.
Kuasa Hukum Fahira, Aldwin Rahadian mengatakan adanya perubahan judul dari berita tersebut. Namun tak merubah data pada berita.
Selain itu ia menjelaskan kliennya tak dapat memenuhi panggilan pihak kepolisian sebab ada tugas konstitusional.
"Kita akan menyampaikan surat resmi dari DPD RI. Bahwa hari ini ada tugas negara yang memang tidak bisa (hadir). Tugas konstitusional seorang anggota DPD yang mendampingi pimpinan yang tidak bisa kemudian ditinggalkan," lanjutnya.
Anggota DPD RI Fahira Idris dilaporkan Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid, ke Polda Metro Jaya pada Minggu (1/3/2020) lalu.
Muannas melaporkan Fahira soal cuitannya di Twitter dianggap menimbulkan kegaduhan dan hoaks. Fahira dipanggil oleh Bareskrim Polri pada Kamis (5/3/2020) untuk klarifikasi perkara hoaks data suspect virus COVID-19 corona.
Editor: Agus Luqman
Dituduh Sebar Hoaks Corona, Pengacara: Fahira Idris Punya Hak Imunitas
Fahira tak terima dilaporkan sebagai penyebar hoaks. Sebab Fahira hanya menyebarkan data suspect virus COVID-19 corona dari media online.

Ilustrasi. Kampanye antihoaks di Yogyakarta, Minggu (22/1/2017). (Foto: ANTARA/Andreas Fitri Atmo)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Wapres Maruf Amin Pantau Vaksinasi Covid-19 Atlet
"Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event baik domestik dan juga global."
Vaksinasi Covid-19 Awak Media Cerita dari Hall Basket Senayan
"Dengan adanya vaksin ini ya lebih tenang sih pastinya, lebih nyaman, ntar mungkin kerja kan besok-besok lagi udah berani lah kerja di lapangan."
Vaksinasi Covid-19 Awak Media Jokowi Minta Daerah Gelar Kegiatan Serupa
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik,"
Wawancara Wapres Maruf Amin dari Suntik Vaksin sampai Target Sejuta Perhari
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah."
Vaksin Gotong Royong Kadin Partisipasi Perusahaan Meningkat
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
Vaksinasi Covid-19 Jokowi Ingatkan Negara-negara Tentang Kesetaraan Akses
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,”
Vaksin Gotong Royong Erick Upayakan 35 Juta Dosis Tersedia Bulan Depan
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
ELSAM Dorong Revisi UU ITE Menyeluruh
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
Jokowi Tak Ada Kompromi Bagi Pembakar Hutan
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
BNPB Kirimkan Logistik Lewat Udara Bagi Pengungsi Banjir Karawang dan Bekasi
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
Vaksinasi Covid-19 Survei IPI Lebih 40 Persen Responden Enggan
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
Vaksinasi Covid-19 Jokowi Sosialisasi Kurang
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
Vaksin Nusantara Didukung Pemerintah Diragukan Epidemiolog
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
Vaksinasi Covid-19 untuk Pedagang Pasar Antara Antusias dan Takut
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
Pandemi Terima 60 Ribu Dosis Pemrov Jakarta Siap Vaksinasi Covid untuk Lansia
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
KPCPEN Pastikan Vaksin Mandiri Tak Tumpang Tindih
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.
Tunggu Pedoman Kadin 5700 Perusahaan Siap Gelar Vaksinasi Mandiri
"Sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes,"
Pandemi Kemenkes Masih Susun Regulasi Vaksin Mandiri
"Sesuai dengan masukan KPK bahwa importirnya sebaiknya satu saja, jadi tidak ada dua importir. Jadi kemungkinan besar Bio Farma yang akan melakukan importasi."
Kebijakan Kemenaker Terkait Upah Ini Kata Pengusaha
"dalam aturan ini industri-industri yang disasar memang yang terdampak Covid-19"
Satgas Minta Pemda Tetapkan Standar Pembuangan Sampah Medis
Satgas sendiri sejauh ini telah memberikan lima insinerator kepada 5 provinsi di Indonesia dan membantu pengelolaan limbah di beberapa rumah sakit besar di DKI Jakarta
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Terus Menginspirasi
Peran Wadah UMKM di Masa Pandemi
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Sampah Sungai Bekasi Ditangani Perahu Pembersih dari Jerman