KBR, Yogyakarta – Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja tidak mencerminkan nilai-nilai fundamental berbasis Pancasila, terutama sila kelima tentang keadilan sosial.
Busyro mengatakan penilaian itu muncul setelah draf RUU Omnibus itu dipelajari bersama unsur masyarakat kampus, praktisi, aktivis, hingga ormas.
Menurut Busyro, RUU Omnimbus Cipta Kerja terindikasi kuat memberikan peluang kepada investor lokal maupun asing untuk bisa menanamkan investasinya di Indonesia. Ini dinilai bakal berdampak mengganggu secara langsung kedaulatan rakyat di sektor yang terkait dengan sumber-sumber perekonomian.
Busyro mengungkapkan, kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan negara.
“RUU ini memberikan ruang-ruang yang sangat liberal pada kekuatan-kekuatan kapatilisme yang liar. Negara ini diatur dengan sistem kapitalis. Padahal konstitusi mengatur perekonomiannya berasaskan kekeluargaan, pasal 33. Ini terindikasi merusak semua. Kalau dipaksakan, Presiden melanggar konstitusi dasar, bukan Undang-Undang. Terancam di impeach. Kalau dipaksakan potensial di-impeach," kata Busyro, usai mengisi kuliah umum Program Profesi Insinyur di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (4/3/2020).
Bekas Wakil Ketua KPK itu mengatakan sebelum ada RUU Cipta Kerja pun, posisi rakyat sudah semakin terkapar akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin memberikan peluang kepada pemodal-pemodal besar.
Pemodal-pemodal besar tersebut posisi politisnya saat ini semakin menguat karena bergabung dengan birokrasi.
“Mengapa bisa bergabung? Karena birokrasi dibentuk lewat demokrasi yang transaksional. Demokrasi transaksional menghadirkan birokrasi yang dikuasai oleh korporasi dan disingkat korporatetokrasi, kleptokratif. Kleptokratif itu birokrasi yang tidak jujur, contohnya banyak OTT," jelasnya.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini menyebutkan, munculnya RUU tersebut ibarat Presiden dan DPR RI memayungi 79 Undang-Undang dengan satu Undang-Undang baru.
Dengan adanya Undang-Undang itu, kata Busyro, maka 79 Undang-Undang lain bisa dengan mudah dicabut pasal-pasalnya.
“Itu bisa meluluhlantakkan bangunan sistem hukum Indonesia. Undang-Undang itu bukan cabut ganti cabut ganti. Tapi direvisi dan diuji di Mahkamah Konstitusi," kata Busyro.
Editor: Agus Luqman
Busyro: Jika RUU Cipta Kerja Disahkan, Ada Potensi Impeachment
"Konstitusi mengatur perekonomiannya berasaskan kekeluargaan, pasal 33. Ini terindikasi merusak semua. Kalau dipaksakan, Presiden melanggar konstitusi dasar, bukan Undang-Undang."

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas di UII Yogyakarta, Rabu (4/3/2020). (Foto: KBR/Ken Fitriani)
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Lagi DVI Identifikasi Lima Korban Sriwijaya Air
"Dari kelima korban ini, berhasil diidentifikasi melalui DNA."
Kasus Naik Dinkes Jakarta Minta Warga Disiplin Terapkan 3M
"Kita harus bekerja sama menekan laju penyebarannya,"
Temukan Bungkus CVR Tim SAR Terus Cari Memori Suara Kokpit
CVR adalah satu bagian dalam black box yang merekam percakapan antara pilot dan kopilot selama berada di kokpit. Saat ini, tim baru menemukan baterai dan casing dari kotak tersebut.
Paus Fransiskus Doakan Korban Gempa Sulbar dan Kecelakaan SJ-182
"Saudara, Saudari terkasih, saya ingin ungkapkan kedekatan saya dengan warga Sulawesi di Indonesia. Saya mendoakan mereka yang meninggal, yang luka-luka, dan juga yang kehilangan rumah atau pekerja."
PPKM Ini Alasan Pengusaha Hotel dan Restoran Minta Pemerintah Ringankan Aturan
"Pengaturan PSBB bagi hotel dan restoran mesti diperlunak seperti misalnya jam kerja dan prosedur operasi."
Vaksinasi Covid-19 Apindo Siap Bantu Distribusi
"Tentu kita akan coba cari informasi dan komunikasi dengan anggota. Karena anggota kan ada juga yang di bidang kesehatan."
Vaksin Covid-19 Sinovac Kemenkes Buka Peluang Distribusi Gandeng Swasta
"Kalau memang di daerah tidak bisa mengantisipasi hal tersebut ya tentunya kita harus membuat perencanaan untuk menggandeng pihak swasta,"
Gempa Sulbar BNPB 42 Meninggal
Sebanyak 34 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan delapan orang di Kabupaten Majane.
Tahun Ini PLN Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Angin Pertama di Jawa
"Kami melakukan estimasi dengan kapasitas 50,4 Megawat dengan PLTB itu. Satu turbinnya bisa menghasilkan 4 sampai 6 Megawat."
Distribus Vaksin Covid-19 Kemenkes Minta Daerah Pastikan Kesiapan Gudang Penyimpanan
"Setelah periode April kita akan memulai vaksinasi total kan 140 juta. Ya berarti jumlah vaksinnya jauh akan lebih banyak,"
Neraca Perdagangan RI Surplus 8 Kali Berturut-turut
Pada Desember 2020, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan beberapa negara yakni Amerika Serikat (AS), India sebesar dan Filipina.
Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Polri Serahkan Jenazah Korban kepada Keluarga
"Salah satu korban atas nama Okky Bisma dan pada hari ini keluarga telah sepakat hasil kerja dari Tim DVI untuk diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan,"
DPR Selain Pandemi Waspada Juga Bencana Alam Awal Tahun
"Kita harus memprioritaskan pada upaya mitigasi bencana untuk meningkatkan multi-hazard early warning system dan meningkatkan fungsi pengawasan. Juga hambatan lemahnya koordinasi."
Listyo Sigit Jadi Calon Tunggal Kapolri Jubir Wapres Keputusan Tepat
"Hendaknya semua pihak mendukung Keputusan Presiden itu. Harapannya, semua proses berjalan lancar. Sehingga suksesi kepemimpinan di Polri dapat berjalan dengan baik."
Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ182 DVI Identifikasi 2 Korban
"Pertama atas nama Indah Halimah Putri, lalu yang kedua atas nama Agus Minarni,"
Vaksin Covid-19 Sinovac ITAGI Imbau Masyarakat Tidak Khawatir
"Virus ini dimatikan tapi bersifat imunogenic sehingga dapat merangsang tubuh untuk membentuk antibodi. Dan vaksin ini (Sinovac, red) sudah berpengalaman lebih dari 70 tahun,"
Efikasi Vaksin Covid-19 Sinovac 65 Persen Guru Besar Farmasi UGM Bagus
"Di Bandung kan masyarakat umum yang dipakai bukan kelompok tenaga kesehatan yang risikonya tinggi. Sehingga angkanya bisa lebih rendah daripada misalnya di Turki,"
Vaksinasi Covid-19 IDI Minta Pemerintah Gencarkan Narasi Edukasi Bukan Sanksi
"Saya amat yakin bahwa hampir semua yang menolak itu kalau diajak ngobrol diberi penjelasan yang baik dan benar bahwa itu aman,"
Mulai Besok Jawa Barat Gelar Vaksinasi Covid-19 di 7 KabupatenKota
"Menolak vaksin sama dengan Anda membahayakan lingkungan sekitar, Anda menjadi sumber penyakit, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat dan negara,"
Ini Alasan Dewan Kehormatan Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua KPU
"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI,"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Vaksinasi Covid-19 dan Ancaman Hoaks
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 7
Kebiri Kimia dan Perlindungan Anak dari Predator Seksual