KBR, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) terbukti melanggar aturan kampanye. Partai politik yang diketuai Harry Tanoesoedibjo itu menayangkan iklan politik melalui stasiun televisi sebelum masa kampanye.
Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 492 menyatakan, peserta pemilu yang melakukan kampanye di luar jadwal akan dipidana paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp12 juta.
Namun Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan beralasan, sanksi tak bisa dijatuhkan karena terganjal persyaratan formal, yakni belum terbentuknya Sentra Penagakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pasalnya, tim gabungan yang terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu itu lah yang berwenang menyelidiki dan menyidik dugaan pelanggaran selama Pemilu.
"Dari kesimpulan sementara yang sudah kami lakukan, memang ditemukan bahwa unsur kampanyenya melalui media elektronik yang dilakukan Perindo memang terbukti. Unsur kampanye, meskipun unsur kampanye itu masih banyak debatnya apakah persoalan definisi citra diri segala macam," jelas Abhan di Kantor Bawaslu RI, Jumat (23/3/2018).
Baca juga:
- Tayangkan Iklan Perindo, Stasiun TV Hary Tanoe Ditegur KPI
- Rapimnas Tegaskan Dukungan Perindo ke Jokowi
Sementara sanksi administratif, lanjut Abhan, juga tak bisa diberikan lantaran Peraturan KPU (PKPU) tak mengaturnya.
"Karena sampai hari ini PKPU mengenai kampanye belum ada. Jadi masih banyak gelondong undang-undang tapi belum ada PKPU yg merinci lebih lanjut bagaimana itu kampanye, bagaimana itu pengertian citra diri," imbuhnya.
Dalam perkara ini, Bawaslu menyesalkan PKPU yang tak merinci sanksi administratif bagi parpol yang melanggar aturan kampanye. Padahal, lanjut Abhan, pengundian jadwal kampanye telah dilakukan.
Editor: Nurika Manan
Bahkan dikatakan justru mengakibatkan kekaburan makna pasal tersebut secara keseluruhan.
Anton menyebut, segala persiapan yang terlanjur dilaksanakan untuk Piala Dunia U-20 dapat dijadikan investasi, semisal perbaikan stadion.
"Nggak ada, kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-banned kita, langsung dicabut ke-tuanrumahan,"
"Kami menemukan peristiwa pidananya, kemudian bukti permulaan yang cukup"
Sebetulnya bukan pakaian bekas impor yang menjadi ancaman serius pelaku UMKM.
"Saya sakit hati, memang saya sendiri sangat lelah,"
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
Orang dengan mentalitas kepiting sulit mendukung orang lain.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
