Undang Lembaga Tinggi Negara, Jokowi Minta Percepat Redistribusi 21,7 Juta Hektare Lahan

"Kami akan mulai dengan membagikan konsesi-konsesi kepada rakyat, tanah adat, koperasi, pondok pesantren dan juga mempercepat pembagian sertifikat kepada masyarakat"

BERITA | NASIONAL

Selasa, 14 Mar 2017 16:11 WIB

Author

Yudi Rachman

Undang Lembaga Tinggi Negara, Jokowi Minta Percepat Redistribusi  21,7 Juta Hektare Lahan

Presiden Jokowi mengundang lembaga tinggi negara membahas reforma agraria dan redistribusi lahan. (Foto: Istimewa).


KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta percepatan reforma agraria dan redistribusi lahan  kepada masyarakat. Dalam pertemuan dengan pemimpin lembaga tinggi negara, Joko Widodo mengatakan, ada 21,7 juta hektare aset lahan milik negara yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dan  Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

"Siang ini kita bicara soal kebijakan pemerataan ekonomi yang berkaitan dengan kesenjangan ekonomi yang ada dan ini akan kita tindaklanjuti dengan redistribusi aset dan reforma agraria yang kita harapkan akan mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat," jelas Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (14/3/2017).

Jokowi melanjutkan, "Kami akan mulai dengan membagikan konsesi-konsesi kepada rakyat, tanah adat, koperasi, pondok pesantren dan juga mempercepat pembagian sertifikat kepada masyarakat yang belum memiliki. Sehingga masyarakat memiliki collateral atau agunan sehingga masyarakat bisa mengakses permodalan melalui perbankan."

Presiden Joko Widodo menambahkan, hasil pertemuan dengan lembaga tinggi negara ini akan ditindaklanjuti oleh lembaga seperti KLHK dan BPN.Untuk itu diharapkan masyarakat bisa mengawasi terkait program redistribusi lahan dan reforma agraria tersebut.

"Kapan selesainya, silakan tanya kementeriannya. Saat ini telah siap di Kemenhut 12,7 juta hektare. Di BPN ada 9 juta hektare," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan pemimpin lembaga negara DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK dan Komisi Yudisial. Pertemuan itu khusus membahas reforma agraria dan rediatribusi aset milik negara kepada masyarakat. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Keluarkan Biaya Sendiri untuk Visum

Tantangan Dalam Reintegrasi Eks-Napiter dan Orang Yang Terpapar Paham Radikalisme

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14