KBR, Jakarta- Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa), Timika, Papua menuntut pertemuan pemerintah dan PT Freeport Indonesia dengan pihaknya dilakukan di Timika. Ketua Lemasa, Odizeus Beanal mengatakan, pihaknya selama ini tidak dilibatkan dalam perundingan antara Freeport Indonesia dan pemerintah. Padahal, lahan perusahaan tambang tersebut berada di wilayah mereka.
Odizeus menambahkan nantinya akan membeberkan sejumlah dampak negatif dari mandeknya produksi Freeport Indonesia saat ini.
"Jadi kalau perusahaan ini ditutup, siapa yang akan bertanggungjawab dengan kerusakan lingkungan, kerusakan pasca tambang. Ini tidak pernah dibicarakan. Inilah kesempatan kita untuk membicarakan ini. Ini pantas untuk didiskusikan, dirundingkan," katanya kepada KBR di Kantor Imparsial Jakarta, Minggu (5/3/2017)
Odi menjelaskan, ribuan karyawan banyak yang dirumahkan akibat perseteruan pemerintah dengan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Dana CSR untuk pendidikan, kesehatan yang diberikan PT FI, saat ini dipangkas menjadi hanya 40 persen saja.
Karena itu, ia meminta pemerintah membuka kembali eksport Freeport, sambil renegosiasi berjalan. Odi mempertanyakan niat pemerintah yang membuat Peraturan Pemerintah PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang kegiatan usaha tambang minerba.
"Peraturan ini telah membawa dampak negatif bagi masyarakat, ada PHK, ada pengurangan dana bagi LPMAK, lembaga lain. Keputusan ini meresahkan masyarakat telah mulai ada aksi karyawan, kami khwatir anak anak akan dipulangkan karena dana berkurang," ujarnya.
Editor: Sasmito
"Mekanisme lama yang harus di-bidding dengan proses yang cukup panjang. Ini merepotkan kementerian sendiri."
"Antara lain adanya kekhilafan hakim dalam putusan tingkat kasasi tersebut dan terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan,"
"Kami juga akan melacak, mendalami track record dari pemohon,"
Rencananya, Anita akan diperiksa sebagai tersangka kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra. 
"Tidak hanya di kepolisian saja, bisa oknum di Imigrasi, oknum di Kejaksaan Agung yang ternyata juga bertemu dengan Djoko Tjandra."
"kami akan melihat, mana sisi yang sudah cukup, karena sudah ada tindakan yang sifatnya pencopotan jabatan, tetapi kami melihat apakah dugaan dipebolehkan ketemu pidana buron itu sudah cukup"
"Perbuatan para terdakwa berpotensi mencederai hasil Pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat."
Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo terlibat langsung dalam penangkapan dan penanganan kasus surat jalan Djoko Tjandra.
Podcast “Dear Dearest” berpusat pada surat yang ditulis dan dibacakan penulis, musisi, aktor serta tokoh lainnya.
"KPK saat ini masih sedang tahap finalisasi penyusunan pedoman tuntutan Tipikor untuk seluruh pasal-pasal Tipikor"
"MRT, Transjakarta, LRT kami sudah siapkan. Kami akan kerahkan seluruh armada yang ada untuk back up kebijakan Ganjil Genap"
"Sekarang ini pemeriksaan di Mabes itu masih terbatas dia sebagai saksi, terhadap kasusnya Pak Prasetyo." 
"Berkas perkaranya tidak dapat dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Demikian ditetapkan di Jakarta oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" 
"Walaupun ada pinjaman bank, tapi relaksasi itu juga tidak sempurna sesuai dengan yang didapat oleh pengusaha. Karena kalau dia tidak menghasilkan uang, dia tidak bisa membayar kewajiban membayar."
"Jadi selain untuk kampanye diet plastik ada juga nilai plusnya membantu perekonomian pengrajin,"
"Jangan sampai ada kerumunan yang bisa menimbulkan potensi penularan. Dan kepada semua yang bertugas harus menggunakan masker dan jaga jarak,"
"Mudik bukan kebutuhan yang mendesak. Dibandingkan dengan keselamatan jiwa, keselamatan keluarga,"
"Harapan besar saya yang luar biasa bahwa dengan perubahan ini dan penyempurnaan-penyempurnaan, apa pun di masa depan bahwa NU, Muhammadiyah, dan PGRI bisa kembali membimbing kami kembali."
