KBR, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan merestrukturisasi lembaganya, dengan menambah satu divisi lagi yaitu Deputi Kewapadaan dan Penindakan.
Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan struktur baru BPOM rencananya akan ditandatangani Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Dengan struktur baru, berupa penambahan Deputi Kewaspadaan dan Penindakan maka akan mempermudah penindakan di setiap daerah.
Kedeputian Kewaspadaan dan Penindakan nanti akan melibatkan polisi dan jaksa.
"Nantikan ada struktur organisasi baru di badan pemerintahan, akan ada Deputi Kewaspadaan dan Penindakan. Di situ akan ada pihak kepolisian juga yang turut andil sehingga kita akan hadir di kota dan kabupaten. Tidak hanya di pusat saja," kata Penny Lukito saat bertandang ke Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/3/2017).
Penny menambahkan dengan adanya penambahan struktur baru di Badan POM, tidak menutup kemungkinan para jaksa yang kompeten di bidang penyelidikan kasus penyalahgunaan obat dan makanan akan ditempatkan di Balai POM di daerah.
Karena itu, Penny menilai penting adanya peningkatan kompetensi seperti pendidikan dan pelatihan bagi para petugas Kejaksaan yang akan ditempatkan di Badan POM atau Balai POM.
Penny Lukito mengatakan saat ini banyak kasus-kasus lama penyalahgunaan obat dan makanan yang belum tertangani.
Di samping itu, juga banyak kasus penyelundupan produk obat dan makanan ilegal di masyarakat, termasuk tidak ada keterangan instruksi dalam Bahasa Indonesia. Padahal sudah ada ketetapan baku bahwa semua produk makanan ataupun obat yang masuk ke Indonesia harus mencantumkan keterangan yang dapat dimengerti seluruh masyarakat Indonesia.
"Itu salah satunya kenapa kita perlu memperketat kewaspadaan dan penindakan di daerah-daerah. Agar kita tidak kecolongan produk seperti itu," kata Penny.
Editor: Agus Luqman
Struktur Baru BPOM Akan Libatkan Polisi dan Jaksa
Tidak menutup kemungkinan para jaksa yang kompeten di bidang penyelidikan kasus penyalahgunaan obat dan makanan akan ditempatkan di Balai POM di daerah.
Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito. (Foto: setkab.go.id)
BERITA LAINNYA - NASIONAL
17 Daerah di Jawa Tengah yang Potensi Longsor
Kepala ESDM Jawa Tengah, Sujarwanto menjelaskan, puluhan daerah berisiko longsor terletak di sepanjang sisi Barat hingga Selatan, atau yang merupakan area pegunungan dan pebukitan.Pandemi Orang tua dan Guru Jadilah Tempat Curhat Anak
Keluarga dan lembaga sekolah harus cepat dan tanggap menghilangkan rasa bosan serta stres pada anak-anak.Pandemi COVID-19 Perburuk Kesehatan Mental Anak
Rumah juga belum tentu menjadi ruang aman bagi anak, sebab anak berpotensi menjadi korban kekerasan dari anggota keluarganya maupun kejahatan berbasis daring. Indonesia Terima Sumbangan Vaksin dari AS dan Prancis
"Alhamdulillah kita telah menerima dukungan Dose Sharing Vaksin Fast Track dari pemerintah Amerika Serikat, yaitu sebesar 2.632.500 dosis melalui jalur Covax Facility"FOMO Sapiens Sanksi ASN tukang bolos dan Konten Homofobik
Sanksi ASN tukang bolos dan Konten Homofobik "Aku Bukan Homo"Mau Hidup Berdampingan dengan COVID-19 Jokowi Beri Dua Syarat
Mau Hidup Berdampingan dengan COVID-19? Jokowi Beri Dua SyaratKesulitan Akses PeduliLindungi karena Tak Punya HP Pemerintah Akan Fasilitasi
Kesulitan Akses PeduliLindungi karena Tak Punya HP? Pemerintah Akan FasilitasiPegawai KPK Dipecat Istana Masih Bungkam
Pegawai KPK dipecat, Istana masih bungkam dan enggan menanggapi.ELSAM Desak Pemerintah Mitigasi Risiko Kebocoran Data Masyarakat
"Mungkin pada titik tertentu, perusahaan yang mengurus (keamanan data) bingung harus patuh kemana. Jangankan perusahaan, bahkan Kementerian (bingung) seperti itu,"Busyro Soal Tawaran Kerja Pegawai ke BUMN KPK Lembaga Munafik
"Itu betul-betul benar ditawari ke BUMN akan disalurkan ke BUMN, maka itu bukan saja penghinaan, penistaan, tapi itu sekaligus refleksi dari sikap kemunafikan kelembagaan."Jokowi Ingin Santri di Pondok Pesantren Terproteksi dari Covid-19
"Kita ingin melindungi mereka semuanya, terproteksi agar tidak terkena covid-19 dengan vaksinasi,"Aplikasi PeduliLindungi Syarat Wajib Perjalanan Internasional
Setiap pelaku perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, sebagai syarat masuk ke Indonesia.Jokowi Vaksinasi Pintu ke Pintu Hambat Penularan Covid-19
"Vaksinasi door to door ini kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan pada masyarakat secara langsung, karena dari pintu ke pintu,"Kapolri Perintahkan Polisi Humanis dan Tak Reaktif Saat Kawal Kunjungan Presiden Jokowi
Pedoman itu diterbitkan melalui Surat Telegram (TR) Kapolri yang ditujukan kepada para Kasatwil Jajaran Polda se-Indonesia.Wapres Penyalahgunaan Narkoba Meningkat Selama Pandemi
"Salah satu faktor penyebabnya adalah stres yang dialami seseorang karena adanya perubahan situasi sosial dan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19."Pegawai KPK Ditawari Kerja di BUMN Kami Ketawa Marah dan Terhina
Pegawai KPK: Ditawari Kerja di BUMN, Kami Ketawa, Marah dan Terhina56 Pegawai KPK Dipecat Apa yang Bisa Dilakukan Presiden
56 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dipecat mulai 3 September 2021. INDEF Potensi Penerimaan PPN Sembako itu Kecil
INDEF: Potensi Penerimaan PPN Sembako itu Kecil!Daripada Kenakan PPN Sembako YLKI Sarankan Pemerintah Naikkan Cukai Rokok
"Pemerintah itu bisa mendapatkan cukai yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi kalau tujuannya pendapatan negara adalah misalnya menaikkan cukai rokok yang secara signifikan," DLH Jateng 63 Pencemar Bengawan Solo Diberi Sanksi
Jenis sanksinya mulai dari peringatan perbaikan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), hingga penutupan sementara.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Siapkan Pembelajaran Tatap Muka Digelar?
Kabar Baru Jam 8
Wisata Sehat di Tengah Pandemi
Desa Wisata Tak Kehilangan Pesona
