Revisi Aturan Transportasi Daring, Menhub: Berlaku Besok

"Kita akan elaborasi dengan kepemilikan perseorangan pada koperasi. Kuota kita akan kaji apakah ini menimbulkan suatu ekses-ekses terjadinya pungli,"

BERITA , NASIONAL

Jumat, 31 Mar 2017 12:29 WIB

Author

Ninik Yuniati

Revisi Aturan Transportasi Daring, Menhub: Berlaku Besok

Ilustrasi: Bentrok antara ojek daring dengan transportasi umum di Solo, Jateng. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan Presiden Joko Widodo menyetujui seluruh poin revisi Peraturan Menteri  tentang transportasi daring (Permenhub nomor 32 tahun 2014). Kata dia, revisi peraturan tersebut akan tetap diberlakukan besok (1 April). Namun, pemberlakuan akan diberi waktu transisi selama tiga bulan.

Kata dia, selama masa transisi, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan akan melakukan kajian untuk menentukan detail dari sejumlah poin revisi, di antaranya, tentang tarif atas dan bawah, kuota dan pajak.

"Tarif atas bawah sudah dipastikan tapi kan proses penghitungannya butuh transisi, kalau seperti SIM, KIR itu sudah harus butuh waktu. KIR kita akan elaborasi dengan kepemilikan perseorangan pada koperasi. Kuota kita akan kaji apakah ini menimbulkan suatu ekses-ekses terjadinya pungli," kata Budi Karya  usai rapat bersama Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Ketua Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  di kompleks Istana, Jumat (31/3/2017).

Budi Karya menambahkan, kajian selama tiga bulan transisi juga akan melihat respon dari konsumen. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan perlindungan kepada konsumen.

"Kita merasa konsumen itu yang paling harus dilindungi, oleh karenanya nanti termasuk batas bawah itu akan mendapatkan feed back dari situ," ujar Budi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bakal membuat aturan tentang perpajakan bagi angkutan daring. Kata dia, baik daring maupun konvensional harus diperlakukan sama agar tidak ada yang merasa dirugikan.

"Dia harus treatment mengenai perpajakannya juga sama. Jadi jangan sampai ada perusahaan yang dengan bisnis tertentu dia tidak diuntungkan atau dirugikan karena policy-nya tidak memperlakukan secara sama," tutur Sri Mulyani.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Eps.6: Kuliah di Perancis, Cerita dari Dhafi Iskandar

Insiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarkat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak